- Makam Kakek Buyut Hingga Makam Sultan Buton
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Inspektur Jendral (Irjen) Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Ir H Razilu,MSi melakukan kunjungan kerja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (09/06/2023).

Kehadiran Razilu di eks pusat pemerintahan Kesultanan Buton ini dimanfaatkan berziah kubur di makam kakek buyut, makam Sultan Muh Isa kaimuddin (Ooputa yi tanga) dan makam Sultan Muhammad Aydrus Kaimuddin (Opta Moko Baadiana)

Tiba di bandara Betoambari Kota Baubau, Ia bersama rombongan disambut pengalungan bunga oleh jajarana kemenkum ham di Kota Baubau, selanjutnya menuju hotel. Sekira pukul 17.00 wita langsung berziarah kubur di Kakek buyutnya bernama La Djala dikomplek pemakaman keluarga di kelurahan batulo Kota Baubau.

Ziarah selanjutnya menuju makam Sultan Buton, Muh. Isa Kaimuddin (Ooputa Yi Tanga) di kompleks pemakaman di kelurahan Baadia Kota Baubau. Didampingi tiga putranya dan keluarga dekatnya menyempatkan diri melaksanakan shalat magrib di mesjid kuba. Usai shalat langsung berziah di makam Sultra Muhammad Aidrus kaimuddin di komplek Mesjid Kuba.

Meski dalam kondisi hujan , Razilu di dampingi keluarga dekatnya langsung membaca Yasin dan berdoa dan dilanjutkan dengan acara keluarga di kelurahan tarafu Kota Baubau.

Rahmwati Azi salah seorang ponakan Razilu mengaku kunjungannya di Kota Baubau sudah beberapa kali. Namun, baru kali ini menyempatkan ziarah langsung ke makam kakek buyut. Meski kondisi hujan suasana kebatinan dan keharuan sangat terasa.

Irjen Kemenkumham RI, Ir H Razilu saat memanjtkan doa di makam Sultan Buton, Muh Isa Kaimuddin

"Saya dah beebrap kali ziarah, namun suanan kebatinan dan haru begitu terasa. Apalagi, Abi (sapaan akrab Razilu) baru pertama kali menyempatkan ziarah langsung. termasuk keluarga laiinya,"kata Rahmawati usai berziarah.

Untuk diketahui Irjen Kemnkumham Ri, Ir H Razilu melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. (Hasrin Ilmi)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Ir H Razilu, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kota Baubau, untuk memberikan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Kegiatan tersebut berlansung di Aula Bapas Kelas II Baubau, Sabtu (10/6/2023).

Pada kesempatan itu, dihadiri langsung Plh Kepala Kanwil Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Bapas Kelas II Baubau Sri Maryani, hingga Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas II Kota Baubau Herman Mulawarman.

Irjen Kemenkumham RI, Ir H Razilu foto bersama jajaran Bapas Baubau didampingi pejabat utama Kanwil Kemenkumham Sultra, Kabapas Baubau dan Kalapas Baubau 

Pada kunjungannya di Bapas Kelas II Kota Baubau, Irjen Kemenkumham RI, Ir Razilu melakukan pengecekan di setiap ruangan, sekaligus menyapa para pegawai yang ada di Bapas kelas II Baubau

Selain itu, kedatannya untuk memberikan penguatan, secara khusus kepada Bapas Kota Baubau dan Kendari, yang telah berhasil mengikuti seleksi sampai ke tinggkat Tim Penilai Nasional (TPN) untuk pembangunan zona integritas menuju wilaya birokrasi WBK dan WBBM

"Mereka berkopetisi dengan kurang lebih 851 satuan kerja di seluru indonesia. Di Sultra, hanya ada dua, Kanwin Hukum dan Ham Sultra dan Bapas Kota Baubau," jelasnya.

Lanjutnya, untuk hasilnya nantinya akan di umumkan Kemenpan RB pada hari anti korupsi se dunia, yang jatuh pada 10 Desember 2023 mendatang.

"Saya memberikan penguatan kepada mereka, untuk melakukan beberapa hal supaya nanti pada masanya, Kabapas dan Kakanwil naik ke mimbar untuk menerimah penghargaan dari Kemenpan RB," tuturnya.(*)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., meresmikan pusat pelatihan PT. Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), di Morosi pada Rabu 15 Februari 2023.

Acara ini turut menyaksikan: Direktur Jenderal Bina Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker RI, Haiyani Rumondang; Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI, Suhartono; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker RI, Syamsi Hari.

Hadir pula; Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio; Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu; Kadis Nakertrans Provinsi Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy; Ketua Umum KADIN Sultra, Anton Timbang; para Direktur di lingkungan Ditjen Binwas Naker dan K3 serta Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Ali Aksa; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan, I Gusti Made S; Staf Khusus Menaker RI; yang mewakili Kapolda Sultra, dan para pejabat lingkup Dinas Nakertrans Sultra.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengucapkan terima kasih kepada pihak PT VDNI dan OSS yang ikut memikirkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di wilayah Sultra. “Keberadaan dua perusahaan ini banyak membantu menenangkan rangsangan di Sultra dengan penyerapan tenaga kerja lokal.”

Kementerian Tenaga Kerja RI akan membantu secara total penuntasan kemiskinan melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja yang berdampak pada peningkatan ekonomi. “Melalui industri yang ada di Sultra, Hutang-hutang Indonesia juga bisa lunas. Mari kita jaga bersama industri ini,” ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PT VDNI dan PT OSS yang mendirikan pusat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi para pekerja, serta memberikan bantuan alat berat kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari.

“Penyerahan bantuan alat berat untuk BPVP Kendari sebenarnya cukup lama-dari penembakan MoU kita dengan VDNI 2021 lalu, namun saya mengharapkan kali ini benar-benar terealisasi,” tambah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Keberadaan industri smelter ini, kata Ida Fauziyah, harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Diharapkan juga pihak perusahaan menjalin dialog kepada masyarakat sekitar, sehingga kehadirannya bermanfaat dan dapat menghilangkan sekat antara kedua pihak.

Di tempat yang sama, Gubernur Ali Mazi mengapresiasi PT VDNI dan OSS atas kehadiran pusat pelatihan , karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi angkatan kerja.

“Peningkatan pendidikan dan keterampilan merupakan hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Training Center ini diharapkan memberikan manfaat,”ungkapnya.

Gubernur Ali Mazi juga berterima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang banyak membantu Pemerintah Provinsi Sultra dengan segala kebijakannya, termasuk keberadaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Wilayah Sultra. Khususnya juga kolaborasi dalam reruntuhan reruntuhan.

Hanya saja, tambah Gubernur Ali Mazi, masalah keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian yang harus diperhatikan sebab banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di Sultra. Kepada pihak PT VDNI dan PT OSS, tambah Gubernur Ali Mazi, Pemprov berterima kasih atas pemberian hibah alat berat kepada BPVP Kendari guna meningkatkan keterampilan masyarakat Sultra pada bidang pertambangan.

Sementara itu, Direktur PT VDNI dan PT OSS, Mr. Tony Zhou Yuan juga merasa terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Gubernur Ali Mazi atas segala dukungannya dalam pengembangan industri hingga mampu berkembang seperti saat ini. “Sudah sembilan tahun industri ini berjalan, saya sangat berterima kasih atas segala dukungannya dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40.000,”ungkapnya.

Direktur PT VDNI dan PT OSS, Mr. Tony Zhou Yuan, mengatakan, perusahaan sangat memperhatikan tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan sistem pembelajaran pelatihan bagi tenaga kerja lokal yang dilakukan tenaga kerja asing.

“10 ribu tenaga kerja lokal telah mengikuti pelatihan ini dan pelatihan yang diberikan juga termasuk pembelajaran bahasa asing,” ujar Direktur PT VDNI dan PT OSS, Mr. Tony Zhou Yuan.(Adm)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Tranmigrasi dan Tenaga kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Struktur dan Skala upah bagi perusahaan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari selasa-rabu (6-7/06-2023) di Aula Kantor Dinas Transnaker Sultra, yang dibuka Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), Aswati, S.sos, MAp mewakili Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy, SE, MSi.

Dalam sambutannya mewakili Kadis Transnaker Sultra, Aswati mengatakan, kegiatan bimtek ini sesuai dengan amanat pasal 92 UU no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan pasal 21 PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Untuk itu, pengusaha wajib wajib menyusun struktur dan skala upah diperusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas.

Apalagi, arah kebijakan pembangunan sistem pengupahan menekankan pada aspek perlindungan upah bagi pekerja/buruh untuk mencapai kesejahteraandengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Peserta bimtek saat mendengarkan materi 

"Kegiatan ini bertujuan agar petrusahaan dapat menetapkan bobot dan jabatan dengan tingkat upah yang diterima pekerja atau buruh sehingga menjadi cerminan upah yang berkeadilan di perusahaan melalui tahapan, analisa dan evaluasi jabatan, serta memperhatikan informasi upah yang berlaku di pasaran,"ungkapnya.

Untuk itu, kata Aswati, pihaknya berharap kepada peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik sehingga ilmu yang di sampaikan pemateri dapat bermanfaat.

"Harapannya ilmu yang disampaikan pemateri dapat menjadi pelajaran berarti, sehingga bisa diterapkan dan diimplementasikan ditempat kerja masing-masing,"harapnya.

Sementara itu, Andre salah seorang peserta mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Dinas Transnaker Sultra dengan menggelar kegiatan bimtek ini.

"Kita sambut baik kegiatan ini, apalagi materinya sangat bermanfaat untuk proses dan standar pembagian upah kepada karyawan,"kata Andre yang juga HRD distributor obat di Kota kendari.

Untuk diketahui dalam Bimtek ini, Dinas Transnaker Sultra menghadirkan pemateri dari DirektoratJenderal (dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial Kementrian Tenaga Kerja (Kemennaker) Republik Indonesia (RI).(Adm)

(Distransnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kizuna Wawonii Indonesia menyeelanggarakan seleksi pekerja tahun 2023. Seleksi ini pekerja ini diproyeksikan untuk magang ke Jepang dengan spesifikasi pekerjaan di bidang industri otomotif.

Dikutip dari Antara Sultra, Direktur LPK Kizuna Wawonii Indonesia Idrus di Kendari, Jumat, mengatakan seleksi untuk magang ke Jepang tahun ini sedang dalam proses yang bekerja sama dengan Disnakertrans Sultra dan Forum Komunikasi Jaringan Pemagangan (FKJP) sebagai mitra dalam proses rekrutmen.

"Tahun ini kami ada kuota 30 orang dengan jenis pekerjaan bidang perakitan pembuatan knalpot Mazda," ujarnya.

Dikatakan, meskipun pengirimannya akan dilakukan pada Oktober 2023, saat ini sudah proses penerimaan berkas bagi calon peserta, selanjutnya pelatihan selama beberapa bulan, sebelum diberangkatkan ke negeri Sakura tersebut.

"Jadi, proses rekrutmennya dimulai hari ini (10/3) hingga 31 Maret mendatang. Kami bekerja sama dengan Disnakertrans Sultra dan FKPJ sebagai lembaga independen yang akan merekrut calon peserta magang," katanya.

Ia menambahkan sejak LPK Kizuna dibuka pada 2019, telah memberangkatkan sedikitnya 100 pemuda asal Sulawesi Tenggara ke Jepang.

Meskipun LPK Kizuna Wawonii yang berpusat di Langara, ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), sebagai bentuk pemerataan dan mempermudah proses rekrutmen magang, juga telah dibuka cabang di daerah, seperti di Jakarta, Palu, Medan, dan Kota Kendari.

"Tahun ini, alhamdulillah pemerintah provinsi melalui Disnakertrans Sultra telah membantu LPK Kizuna dalam hal proses rekrutmen hingga tempat pelatihan peserta sebelum mereka dikirim ke negara tujuan," kata Idrus.

Kadis Nakertrans Sultra LM Ali Haswandy mengatakan atas nama pemerintah provinsi pihaknya mengapresiasi hadirnya LPK Kizuna Wawonii-Indonesia di Langara, Konkep tersebut. Pihaknya meyakini, kehadiran LPK tersebut mampu menekan angka pengangguran di sultra secara umum dan Konkep khusnya.

"Disnakertrans Sultra mengapresiasi LPK ini, karena dengan hadirnya LPK Kizuna Wawonii-Indonesia sudah tentu akan memberi andil besar bagi investasi daerah untuk menjadi tenaga profesional di negeri Sakura," tuturnya.(Adm)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra telah menargetkan wilayah ini akan menjadi swasembada pangan di Sultra bahkan nasional.

Kepala Distanak Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan melihat potensi pangan di wilayah Bumi Anoa, pihaknya mendorong upaya optimal swasembada pangan di wayah ini. Ini merupakan target agar kebutuhan pangan di Sultra selalu tercukupi dan dapat menjadi lumbung pangan nasional.

“Tentu dengan potensi yang ada kita optimis bisa mencapai itu. Apalagi langkah ini kita lakukan untuk mendukung pertanian kita agar mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat Sultra dan sebagai wujud dukungan kita ke Indonesia,” kata Rusdin, Selasa (6/6/2023). 

Langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan target tersebut selain turun langsung mengecek kawasan persawahan dan panen di Sultra, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan berupa, benih, bantuan sarana produksi, alat pra dan pasca panen, serta beberapa alat dan mesin pertanian lainnya. 

“Sementara itu, untuk bidang peternakan kita juga sudah menyalurkan bantuan berupa bibit-bibit ternak, baik bibit sapi, kambing, unggas, ayam, itik dan ternak lainya,” jelasnya.

Rusdin menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang perlu dikaji dan dianalisis untuk mencapai target tersebut. Beberapa di antaranya yakni bagaimana upaya peningkatan produktifitas, upaya perluasan area tanah, pengamanan tanaman dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan dampak perubahan iklim.

Selain itu dukungan pembiayaan asuransi, penanganan panen pasca panen, dan penyamaan persepsi terkait luas baku sawah yang menjadi pedoman bersama.

“Kami tentu akan melakukan pendampingan penuh kepada para petani dan peternak melalui penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di tingkat kabupaten. Selain itu untuk permasalahan lainya kita juga tentu perlu mendapat dukungan dari stakeholder terkait,” pungkasnya.(Adm)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra telah menargetkan wilayah ini akan menjadi swasembada pangan di Sultra bahkan nasional.

Kepala Distanak Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan melihat potensi pangan di wilayah Bumi Anoa, pihaknya mendorong upaya optimal swasembada pangan di wayah ini. Ini merupakan target agar kebutuhan pangan di Sultra selalu tercukupi dan dapat menjadi lumbung pangan nasional.

“Tentu dengan potensi yang ada kita optimis bisa mencapai itu. Apalagi langkah ini kita lakukan untuk mendukung pertanian kita agar mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat Sultra dan sebagai wujud dukungan kita ke Indonesia,” kata Rusdin, Selasa (6/6/2023). 

Langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan target tersebut selain turun langsung mengecek kawasan persawahan dan panen di Sultra, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan berupa, benih, bantuan sarana produksi, alat pra dan pasca panen, serta beberapa alat dan mesin pertanian lainnya. 

“Sementara itu, untuk bidang peternakan kita juga sudah menyalurkan bantuan berupa bibit-bibit ternak, baik bibit sapi, kambing, unggas, ayam, itik dan ternak lainya,” jelasnya.

Rusdin menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang perlu dikaji dan dianalisis untuk mencapai target tersebut. Beberapa di antaranya yakni bagaimana upaya peningkatan produktifitas, upaya perluasan area tanah, pengamanan tanaman dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan dampak perubahan iklim.

Selain itu dukungan pembiayaan asuransi, penanganan panen pasca panen, dan penyamaan persepsi terkait luas baku sawah yang menjadi pedoman bersama.

“Kami tentu akan melakukan pendampingan penuh kepada para petani dan peternak melalui penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di tingkat kabupaten. Selain itu untuk permasalahan lainya kita juga tentu perlu mendapat dukungan dari stakeholder terkait,” pungkasnya.(Adm)

JAKARTA,GAGASSULTRA.COM - Lembaga Pemantau Penegakan Hukum Sulawesi Tenggara (LPPH Sultra),menggelar aksi di gedung KPK RI, selasa (06/06/2023). Dalam aksinya Massa LPPH Sultra mendesak agar segera memeriksa Mantan Bupati Bombana, Tafdil.

Dari rilis yang diterima redaksi gagassultra.com, Ketua LPPH Sultra, Alki Sinargi mengatakan, jika Mantan Bupati Bombana dugaan melalukan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif pada anggaran perjalanan dinas tahun 2021 senilai Rp4,9 miliar.

“Indikasi korupsi yang diduga kuat melibatkan eks Bupati Bombana 2 periode adalah perjalanan dinas fiktif Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4,9 miliar yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” kata Alki.

Dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut di antaranya pembuatan biaya penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp 4.322.153.519.

Kemudian dugaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp350 juta.

Tidak hanya itu, Dugaan korupsi mantan Bupati Bombana ini, kata Alki, juga menyeret nama Kepala Dinas Pertanian Bombana pada proyek pengadaan bibit kopi tahun 2022 yang menelan anggaran senilai Rp9 miliar.

“Jadi skenario yang mereka gunakan agar bisa menilep uang negara ini adalah dengan cara membeli bibit kopi yang tidak sesuai spek seperti yang tertera di Kerangka Acuan Kerja (KAK),” katanya.

Mantan Sekum HMI Korkom Unsultra ini meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur CV Tasya Bersatu sebagai pemenang tender pengadaan bibit kopi atas dugaan mark up harga dan jenis bibit kopi yang pembagiannya tidak merata terhadap kelompok tani.

Selain itu, LPPH Sultra juga mengadukan dugaan korupsi pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Bombana yang menelan anggaran senilai Rp9,4 miliar.

Dibeberkannya, dugaan korupsi pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Bombana ini sedang dalam tahap penyelidikan di Polda Sultra.

“Kami meminta KPK untuk menindak lanjuti laporan dugaan korupsi yang melibatkan eks Bupati Bombana dan beberapa pihak, agar kepastian hukum dapat tercipta, serta keadilan dalam membasmi korupsi,” pungkasnya. (Adm)

KOLTIM,GAGASSULTRA.COM-Rangkaian pelaksanaan pameran Halo Sultra dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-59 Tahun 2023 dilksanakan di Kolaka Timur (koltim). Kegiatan tersebut menampilkan capain pembangunan seluruh OPD di Sultra.

Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja (Transnaker) Sultra yang turut ambil bagian dalam pameran tersebut. Untuk menarik pengunjung hampir seluruh stand yang ada menampilkan produk dan informasi kepada masyarakat.

Pegawai Dinas transnaker Sultra saat memberikan pengarahan kepada pengunjung stand pameran 

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sultra dalam Halo Sultra tahun ini. Bahkan, untuk menarik minat masyarakat menyiapkan Door Prize berupa 15 unit sepeda dan puluhan hadia menarik lainnya.

Antusias warga yang datang, bukan saja mencari informasi tentang lowongan kerja, namun juga dipadati warga yang ingin mendapatkan hadiah sepeda. Semua pengunjung mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan undian setelah mendapatkan kupon dari panitia dengan menyetorkan tanda pengenal.

Kadis Nakertrans Sultra, LM Ali Haswandy, SE MSi mengatakan, hadiah sepeda door prize ini merupakan partisipasi dari mitra dinas untuk memberikan hiburan kepada masyarakat.

Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy bersama pegawainya berpose bersama didepan stand Pameran 

“Harapan kita hadiahnya dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Bukan, nilainya tapi apresiasi dari mitra kami untuk pengunjung,” kata Haswandy.

“Alhamdulilah akhirnya dapat sepeda baru.Terimahkasih panitia sudah memberikan saya sepeda baru,” kata alif salah satu anak yang yang jadi pemenang.

Selain itu, pada pemaran tahun ini juga, Dinas Transnaker Sultra juga melakukan inovasi lain dengan menggelar lomba mewarnai yang diikuti anak-anak dan siswa. Bahkan, lomba ini mendapat anstusias dari pengunjung.

Peserta lomba mewarnai yang digelar di Stand Dinas Nakertrans Sultra didampingi orang tua

"Kita sangat antusias mengikuti lomba ini karena bisa melatih kemahiran mewarnai untuk anak-anak, kita sambut gembira kegiatan ini karena dipeamran ini baru pertama kali dilakukan seperti yang dilakukan Dinas Transnaker Sultra,"kata Ny. Yuni salam satu orang tua peserta lomba.

Pantauan Gagassultra, stand pameran Dinas Transnaker Sultra setiap harinya dipadati pengunjung. Mulai dari mendapatkan informasi lowongan kerja hingga melihat mendapatkan penjelasan keselamatn kerja dari pegawai Dinas Transnaker. (***)

- LPHN Buton Sebut Sistem Pemda Ambruk
BUTON,GAGASSULTRA.COM – Polemik jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara disorot publik. Salah satunya dari Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton yang disampaikan Sekretarisnya, Erwin yang diterima media ini.

Dikatakan, setelah dilantik Ketua TP-PKK Sultra, Hj Nur Endang Abas tahun 2022 lalu, harusnya TP-PKK Buton dipimpin oleh Ny Nining Hartini sebagai istri pertama Pj Bupati Buton Basiran.

“Tapi kemudian Pj Bupati melantik istri keduanya Ny. Deisy Natalia Rompas Basiran sebagai Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Buton termasuk menguasai fasiltas daerah seperti Randis,” kata Erwin melalui pesan WhatsApp kepada media, Sabtu (3/6/2023).

Ia menuturkan system pemerintahan daerah selama dijalankan Pj Bupati Basiran akan mengarah kemana. Menurutnya, seperti penggunaan kenderaan dinas diduga telah dikuasai ketua TP-PKK Buton Ny.Deisy Natalia Rompas.

Mobil Dinas Ketua TP-PKK Kabupaten Buton

“Ini kan yang dilantik istri pertama, Ny. Nining Hartini Basiran, jadi harusnya digunakan istri pertama fasilitas daerah yang melekat lainnya seperti randis plat DT 555 C sebagai operasional TP-PKK Buton,” ungkap Erwin putra Wakatobi kelahiran Pasarwajo itu.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan sistem pemerintahan daerah dinilai sudah gaduh mulai dari internal Pj.Bupati Buton. Kata dia, bukan mencampuri urusan pribadi namun berkaitan kedudukan ketua TP-PKK menggunakan anggaran daerah.

“Jadi saya kira, yang membuat gaduh dari dalam namanya dan bukan lagi gaduh tetapi bisa ambruk daerah kalau masalah mulai dari istri dan ini bukan menyinggung soal pribadinya tetapi posisi ketua TP-PKK melekat dengan penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.

Olehnya itu, Erwin mengharapkan pemerintah provinsi melalui Ketua TP-PKK Sultra dapat memberikan klarifikasi atas dualisme kepengurusan TP-PKK Buton.

“Antara Ny Nining ataukah Ny Deisy yang sah jadi Ketua TP-PKK Buton, karena tidak mungkin satu daerah ada dua ketua TP-PKK,” tutupnya.(Adm)