- Andap Budhi Revianto : MPP Akan Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dan Kualitas Investasi
JAKARTA,GAGASSULTRA.COM–Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, secara serentak meresmikan sepuluh mall pelayanan publik (MPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Kesepuluh MPP yang diresmikan berada di Kab. Buleleng (Bali), Kab. Sekadau (Kalbar), Kota Palangkaraya (Kalteng), Kab. Manggarai Timur (NTT), Kota Kupang (NTT), Kab. Morowali (Sulteng), Kab. Bone (Sulsel), Kab. Lebak (Banten), Kab. Aceh Tengah (Aceh), dan Kab. Tulang Bawang Barat (Lampung).

Pada kesempatan tersebut, Azwar Anas mendorong para Pj. Kepala Daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota diwilayahnya guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Saya harap semua Penjabat Kepala Daerah dapat membangun MPP pada setiap kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Menpan-RB itu.

Peresmian ke-sepuluh MPP dilakukan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP tahun 2023. Hadir langsung dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama 21 Pj. Gubernur lainnya, 10 Pj. Bupati, dan 16 Pj. Walikota.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang turut hadir dalam peresmian itu menyatakan dukungannya terhadap program MPP. Menurutnya keberadaan MPP untuk membantu memperbaiki pelayanan publik bagi masyakat dan sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.

“Kehadiran MPP memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku UMKM maupun investor,” komentar Andap usai acara peresmian.

Andap menjelaskan apabila ada MPP di Sultra setidaknya terdapat lima keunggulan yang dihadirkan MPP terkait investasi. Pertama, MPP akan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi satu hari saja. Jika masyarakat mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka akan menghabiskan waktu tidak lebih dari sehari.

Kemudian yang kedua, petugas layanan MPP didorong memiliki standar pelayanan yang ramah.

“MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” jelasnya.

Keunggulan ketiga adalah MPP mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. Andap mengungkapkan MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang semula berada di lokasi berbeda, menjadi pelayanan di satu tempat yang sama.

Berikutnya, lanjut Andap, MPP akan meningkatkan transparansi dengan konsep desain gedung bersifat ‘open space’ sehingga mencegah adanya praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku.

“Konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan. Konsep ini menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat penikmat layanan publik,” kata Andap.

Selanjutnya, MPP memiliki keunggulan kelima dengan meningkatkan daya saing bisnis. Andap mengatakan rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP.

“Kehadiran MPP ini akan meningkatkan daya saing dimana rata-rata daerah yang memiliki MPP jumlah investasinya terus meningkat,” lanjut Andap.

Di Sultra sendiri, dari 17 Kabupaten/Kota baru terdapat 3 MPP. Andap mendorong agar MPP di provinsinya semakin bertambah demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi.

“Kita akan mendorong sepenuhnya Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah serta investasi yang semakin meningkat,” pungkasnya.(Red)

- Sekretaris DP3A : Muslimah Harus Menjaga Identitasnya
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Forum Muslimah Dakwah Kampus Indonesia (FMDKI) Daerah Baubau gelar Seminar Mahasiswa Muslimah di Aula Gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Baubau akhir pekan lalu.
Seminar dengan tema "Revitalisasi Sumpah Pemuda pada Mahasiswa dalam Mengukir Prestasi" Menghadirkan dua narasumber, yaitu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Baubau, Fanti Frida Yanti dan Ustazah Hasty Hamzah, dosen Politeknik Baubau.

Sekretrais DP3A Kota Baubau, Fanti Frida Yanti pada kesempatan tersebut mengatakan, seorang muslimah sangat penting menjaga identitasnya di manapun berada. Karena akan menjadi ciri dan identitas baik dalam lingkungan maupun beraktifitas.

"Identitas itu penting karena itu merupakan ciri kita, mendefinisikan kita, siapa kita dan apa yang menjadi prinsip atau life values kita," terangnya.

Lebih lanjut, alumni Universitas East Anglia Inggris ini juga menceritakan bagaimana ia diperlakukan dengan baik oleh saudara muslim di tempat kuliahnya karena menjaga identitasnya sebagai muslimah berhijab.

Peserta seminar mahasiswa Muslimat yang di gelar FMDKi Kota Baubau

"Allah Mahabesar, saya berhijab datang di negeri yang Islami fobianya luar biasa, tapi saya dapat saudara muslim saya luar biasa, sejak itu kemudian saya berpikir bahwa menjaga identitas kita sebagai muslim khususnya muslimah adalah yang sangat penting," tuturnya sambil menitikan air mata.

Sementara itu, Ustazah Hasty mengajak peserta untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi dari setiap masalah dan panduan untuk mahasiswa mengukir prestasi.

"Mari kita kembali kepada apa yang telah menjadikan pemuda di masa yang lalu mereka menjadi jaya dengan Islam, bukan tidak ada masalah, banyak masalah, tapi mereka semata-mata mengembalikannya kepada Al-Qur'an, mereka belajar, mereka menerapkan amal Islam itu dalam kehidupan mereka," jelasnya.

Turut hadir di kegiatan ini, Wakil Direktur Politeknik, Ny. Poniasih Lelawatty sebagai keynote speaker. Pada kesempatan tersebut Ibu Lela menyampaikan apresiasinya pada FMDKI Baubau.

"FMDKI daerah Baubau semoga terus bersinar menyinari para mahasiswi muslimah khususnya di akademik kota Baubau dan berperan sebagai agen of change," ucapnya.

Sementara itu, Ketua FMDKI Daerah Baubau, Wa Ode Lisnawaty dalam sambutannya mengatakan, seminar ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan perubahan.

"Kita adalah pemuda sudah saatnya kita bangkit, jangan tertipu dengan keadaan dan kondisi karena kita adalah agen of change, pembawa perubahan," ujarnya.

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dan ditutup dengan penggalangan dana untuk Palestina. (Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap petugas Antar Kerja mampu memfasiltasi para pencari kerja. Khususnya, apara alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang siap pakai setelah lulus sekolah.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy saat membuka rapat evaluasi kinerja petugas antar kerja di salah satu hotel di Kendari, awal pekan ini.

Dikatakan, petugas antar kerja ini merupakan mitra Dinas Transnaker Sultra untuk melakukan motifasi dan arahan kepada para pencari kerja, khususnya alumni SMK yang sudah lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja.

Peserta rapat evaluasi kinerja antar pekerja yang digelar Dinas Tarnsnaker Sultra

"Jadi petugas antar kerja ini perannya sangat penting agar alumni SMK saat lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja, sehingga taget kita untuk mengurangi pengguran di Sultra bisa sejalan,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Perluasan Kerja Dinas Tarnsnaker Sultra, Hairil Anwar Bakry mengatakan, kegiatan evaluasi pekerja antar kerja diikuti petugas antar kerja yang ada di seluruh kabupaten/kota, khususnya yang ada di SMK.

"Jadi kami dari dinas melakukan penilaian kepada petugas antar kerja yang selama ini melakukan usaha kerja khusus sejauh mana serapan alumni SMK langsung masuk ke dunia kerja atau industri,"ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini bagian dari program Kementrian Tenaga Kerja dalam satu tahun berjalan. Tujuannya utamanya megurangi angka pengangguran.

Selain itu, kata Hairil, tugas petugas antar kerja mencari lowongan-lowongan kerja yang ada di perusahaan serta menempatkan para pencari kerja di perusahaan sesuai dengan bakat dan minat para pencaker khususnya para alumni SMK.

Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy foto bersama peserta rapat

"Harapan dari kami selain mengurangi angka pengangguran.tentux diharapkan para petugas antar kerja ini bisa membangun kerja sama dgn perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra,"harapnya.

Ia juga berharap, petugas antar kerja juga membangun kemitraan dengan Dinas tenaga Kerja di Kabupaten/Kota, agar para penacri kerja ini bisa mendapatkan kartu AK 1 atau kartu kuning seblum masuk ke dunia kerja atau industri.

"Tujuannya untuk menginput data-data jumlah pencari kerja dan hasilnya akan diteruskan ke Propinsi selanjutnya data ini kita sampaikan ke pusat atau ke Kementrian Tenaga Kerja,"tutupnya. (***)

- Tampikan Tarian Kolosal dan perahu Hias
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Kota Baubau kembali menggelar iven pariwisata bertajuk Festival Perairan Kota Baubau yang berlangsung 26-29 Oktober 2023. Kegiatan ini resmi dibuka Plh. Sekda Baubau, La Ode Aswad mewakili Pj. Wali Kota Baubau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, Kamis (26/10/2023) yang dipusatkan di areal Terminal Lakologou Kota Baubau.

Kegiatan diawali penanaman pohon, dilanjutkan senam bersama yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Baubau.

Event tahunan itu, tampak semarak dengan penampilan 130 penari kolosal oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lakologou.

"Tentu festival hari ini menjadi titik awal bangkitnya kembali sektor pariwisata di Kota Baubau, sekaligus menjadi stimulan perekonomian daerah pasca Covid-19," Plh. Sekda baubau, La Ode Aswad.

Perahu hias masyakat menyemarakan kegitan Festival Peraian Baubau

La Ode Aswad didampingi perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah memimpin pelepasan puluhan peserta perahu hias memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap pelaksanaan festival terus ditingkatkan dan berinovasi agar menjadi daya tarik wisata khususnya di kawasan Kepulauan Buton (Kepton).

Sementara itu, Kepala Disparekraf Kota Baubau, Idrus Taufiq Saidi menjelaskan pelaksanaan festival perairan merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Perhelatan event pariwisata menjadi magnet menarik dan pilihan terbaik pasca pandemi. "Pemulihan ekonomi sangat penting sehingga event ini dilaksanakan dengan semangat kolaboratif," tambahnya.

Dikatakan, kegiatan tersebut melibatkan elemen pemerintah dan masyarakat. Hal itu bertujuan membangkitkan kolaborasi seluruh elemen dalam mengangkat potensi pariwisata ekonomi kreatif, melestarikan budaya serta menjadikan pariwisata ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

Tarian kolosal yang ditampilkan saat pembukaan Festival Perairan Baubau

Diharapkan perayaan festival perairan tahun 2023 berdampak dengan peningkatan angka kunjungan wisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. (adm)

JAKARTA,GAGASSULTRA.COM-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum bisa berjlan mulus. Pasalnya, ada beberapa masalah yang bisa menghambat penyelesainnya diantaranya belum clearnya data luas wilayah dan status pulau Kawi Kawia.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi RTRW DPRD Prov. Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya di hadapan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Revisi RTRW Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang dipimpin Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR / BPN RI bertempat di salah satu hotel Jakarta Selatan pada Rabu (25/10/2023).

Dikatakan, ada dua masalah yang belum clear di Sultra yaitu pertama, terkait luas daratan dan luas lautan Sultra yang berkurang , untuk luas daratan saja berkurang sekitar 197 ribu hektar.

"Kedua, terkait status pulau Kawi Kawia yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Privinsi Sulawesi Selatan," ungkap Fajar Ishak

Fajar Ishak Daeng Jaya (kedua dari kiri) saat mengikuti rakor di Jakarta

Legislator Hanura ini menjelaskan, luas wilayah Sultra pada Perda nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW Sultra 2014 - 2034 tertulis dengan jelas seluas 38.140 kilometer persegi atau jika dikonversi dalam satuan hektar seluas 3 814.000 hektar sama dengan data yang ada dalam RPJPD Sultra 2005 - 2025 dan data dalam RPJMD Sultra 2018 - 2023, sementara data dalam rancangan Revisi RTRW Sultra 2023 - 2043 hanya seluas 3.616.197,79 hektar atau berkurang sekitar 197 hektar.

"Berkurangnya luas daratan Sultra di tengarai berkurang di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau bahkan bisa jadi karena Pulau Kawi kawia yang belum masuk dalam wilayah Provinsi Sultra, "jelas Fajar Ishak.

Sedangkan, terkait Pulau Kawi Kawia kata Fajar Ishak, harus menjadi atensi khusus pemerintah pusat karena Pulau Kawi kawia masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, sementara saat ini pulau yang sama dengan nama berbeda yaitu Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.

" Anehnya dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tidak masuk pulau Kakabia. Nah...itu berarti pulau Kawi kawia atau Kakabia adalah milik Sulawesi Tenggara, apalagi sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 24/PUU-XVI/2018 yang menyatakan tidak menerima permohonan uji materil Undang Undang pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar," jelas Fajar.

Terkait luas wilayah dan pulau Kawi kawia atau Kakabia yang menjadi kendala, Fajar Ishak meminta kepada agar ini segera di clearkan oleh pemerintah pusat sebelum rapat lintas sektoral dilaksanakan.

" Kalau dua problem ini tidak selesai, maka pasti akan menjadi penyebab utama Revisi Perda RTRW Sultra tidak selesai pula," kata Fajar.

Merespon kendala yang diungkapkan Ketua Pansus RTRW Sultra Fajar Ishak, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/ BPN Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng, sc mengatakan akan segera mengkomunikasikan problem tersebut khususnya pulau Kawi kawia kepada kementerian dalam negeri agar masalahnya dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan forum lintas sektoral.

" Untuk masalah Sultra segera kami komunikasikan dengan Kemendagri yang selanjutnya kami akan undang Pemda Sultra dan DPRD dalam rangka penyelesaian masalah tersebut sebelum pelaksanaan forum lintas sektoral," janji Gabriel Triwibawa.

Rapat Koordinasi percepatan penyelesaian Revisi RTRW Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku dipimpin oleh Dirjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN IGabriel Triwibawa didampingi Direktur Bina Perencaaan Tata Ruang Wilayah II Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Koordinator Harian Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI Niken Ariati (moderator), Plh. Dirjend PHD Kemendagri Sukaca (Narasumber), Direktur PDLKWS Kementerian LH Khrisna Kumar.(Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau tahun 2020 dan 2021 memasuki babak baru. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau tersebut menetapkan satu orang tersangka yakni JH mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM.

Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Raja Sakti Harahap, SH melalui kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel), Wahyu Wibowo, SH, MH melalui rilisnya, Kamis (12/10/2023) kepada media ini mengatakan, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau tahun 2020 dan 2021 menetapkan JH sebagai tersangka.

Mantan Dirut PDAM Baubau JH (Rompi Merah) usai diperiksa langsung meninggalkan ruang pemeriksaan menuju lapas kelas IIA Baubau

"Tersangka JH ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Lapas kelas IIA Baubau untuk 20 hari kedepan terhitung tanggal 12 Oktober 2023 hingga 31 oktober 2023,"kata Kajari melalui Kasi Intel, Wahyu Wibowo.

Dikatakan, berdasakan hasil audit investigasi yang dilakukan auditor dari kasus tersebut diperoleh kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1 Milyyar. Hasil ini diperoleh dari penggunaan anggaran dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peruntukan.

"Dan tidak pernah meminta persetujuan dan membuat laporan dalam menggunakan anggaran penyertaan modal diluar kegiatan pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR),"jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait kasus ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi. Sedangkan jumlah anggaran penyertaan modal Pemkot Baubau Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 4.230.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah). Untuk tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 3.264.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

"Tersangka JH dijerat Pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 UU no 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU 20 tahun 2001,"tutupnya. (Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra, LM Ali Haswandy,SE, MSi mengaku sangat prihatin dengan sejumlah kecelakaan kerja di sejumlah perusahaan, khususnya perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh perusahaan tambang untuk membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3). Jadi tim ini nantinya akan memberikan arahan dan masukan kepada pimpinan agar dalam pelaksanaan pekerjaan memperhatikan faktor K3.

"Mereka nanti yang bertugas memberikan arahan, perhatian, termasuk memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor K3 itu," kata Ali Haswandy saat ditemui diruang kerjanya Rabu,(02/10/2023).

Dikatakan, berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, Ali Haswandi menjelaskan, banyak kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian-kelalaian kecil yang selalu diabaikan.

"Kasus-kasus yang terjadi kemarin itu karena ada yang mengejar rotasi, ada juga yang kaca mobilnya terlalu gelap, ada yang tidak pake APD, ada juga karena musik yang terlalu keras, saya kira ini harus menjadi perhatian,"ungkapnya.

Kabid Binwas dan K3 Dinas Transnaker Sultra, Hj Asnia Nidi saat diwawancara wartawan 

Lebih lanjut dikatakan, perusahaan bertanggungjawab menyelenggarakan K3 di lingkungan perusahaannya baik itu kepada karyawannya maupun bagi para pekerja subkontraktor yang bernaung di perusahaan tersebut. Termasuk, jika terjadi kecelakaan sebaiknya cepat dilaporkan.

"Setiap perusahaan untuk segera melapor jika terjadi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaannya. Menurutnya, hal itu wajib dilakukan oleh perusahaan agar menjamin hak-hak yang harus diterima oleh mereka yang mengalami kecelakaan kerja,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan (Binwas) dan K3 Distransnaker Sultra, Hj. Asnia Nidi mengatakan, setiap perusahaan wajib memenuhi faktor-faktor K3 dalam aktifitas pertambangannya.

Kendati demikian, lanjut Asnia, karyawan juga harus berpartisipasi dalam penerapan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerjanya, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pekerja juga harus menggunakan APD yang telah disiapkan perusahaan, jangan sampai diabaikan, sehingga upaya pencegahan insiden bisa di cegah," tuturnya.(Rin)

BUTON,GAGASSULTRA.COM-Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) masa sidang ketiga tahun 2023, dimanfaatkan anggota dewan untuk turun ke daeah pemilihannya. Kegiatan ini juga, dimanfaatkan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya turun menjaring aspirasi di Kabupaten Buton, Rabu (04/10/2023).

Fajar Ishak Daeng Jaya bersama warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Keadiran legislator Hanura ini di Desa Holimombo, Kcamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mendapat sambutan antusias dari warga. Bahkan, pada kesempatan tersebut warga banyak menyampaikan aspirasnya, diantaranya mengeluhkan "jalan nelayan" akibat abrasi pantai sehingga warga kesulitan menambatkan perahu.

Kepala Desa Holimobo Jaya Si Alira membenarkan jika selama ini masyarakat Desanya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mengeluh karena tidak memiliki jalan Nelayan.

"Ini sudah puluhan tahun dan sudah banyak perahu nelayan yang jadi korban karena dihempas gelombang karena tidak ada jalan perahu yang bisa dilewati sampai tambatan," kata Alira.

Dia menambahkan, saat ini akibat abrasi pantai, ada beberapa rumah warga dihempas abrasi dan terpaksa harus mengungsi ke daratan. Bahkan, sudah sekitar 20 meter abrasi pantai di Desa Holimombo.

La Sale, seorang nelayan Desa Holimombo Jaya juga mengatakan jika kondisi pesisir desanya butuh segera penanganan. Dua permintaan masyarakat yang saat ini dibutuhkan yakni pemecah ombak dan jalan nelayan.

Warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton saat menerima kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya

Menyikapi keluhan masyarakat, Fajar Ishak Dg Jaya, Anggota DPRD Provinsi Sultra Partai Hanura yang bertepatan dengan agenda reses menyikapi keluhan ini. Dihadapan masyarakat Desa Holimombo Jaya ia menyampaikan akan berupaya memperjuangkan keluhan masyarakat.

"Saya sudah mendengar keluhan masyarakat dan ini menjadi salah satu catatan prioritas untuk diperjuangkan. Apalagi selama ini masyarakat belum pernah mendapat bantuan," kata Fajar Ishak.

Selain keluhan nelayan, Fajar Ishak juga menyahuti beberapa permintaan masyarakat lainnya.

"Ada juga hal lain seperti bantuan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Termasuk bantuan pembangunan masjid saya coba fasilitasi ke pemerintah provinsi," kata Fajar Ishak.(Lipsus)

- LM Ali Haswandy : Untuk Minimalisir Kecelakaan Kerja
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Seringnya kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan di lingkup kerja Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa bulan terakhir mendapat perhatian. Untuk itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sultra menghimbau perusahaan agar menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seusia dengan SOP.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy didampingi Kabid Binwas dan K3 Dinas Transnaker Sultra kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, rabu (04/10/2023).

Dikatakan, pihaknya mencatat 436 kasus kecelakaan kerja dari 29 perusahaan di Sultra yang terjadi sejak tahun 2021 hingga bulan Juli 2023. Angka kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan pertambangan utamanya pada seoktor angkutan.

"Terkait dengan fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir, banyak kecelakaan kerja di sektor angkutan di perusahaan pertambangan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, pihaknya menyampaikan pesan kepada setiap perusahaan agar lebih memperhatikan faktor-faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan para pekerja.

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang menggunakan jasa pihak ketiga atau subkontraktor untuk merekrut tenaga kerja.

Meskipun perekrutan menggunakan pihak ketiga tetap dibenarkan secara regulasi, namun kata dia, hal tersebut dapat merugikan para tenaga kerja subkontraktor.

"Banyak perusahaan yang meng-Subkontrakan angkutannya kepada pihak ketiga kemudian pihak ketiga meng-Subkontrakan lagi ke pihak lain. Saya kira ini tidak melanggar, tapi paling tidak, walaupun di subkontrakkan, harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja, siapa yang bertanggungjawab dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerjanya," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta kepada setiap perusahaan agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja yang beraktifitas di lingkungan perusahaannya.

"Mohon juga untuk perusahaan, jangan hanya karyawan di perusahaannya saja yang diperhatikan, tetapi juga termasuk pekerja subkontrak yang ada dilingkungan perusahaan itu," pintanya

Selain ke perusahaan, Ali Haswandi juga memberi himbauan kepada para tenaga kerja untuk senantiasa berhati-hati dan selalu mengutamakan K3 dalam setiap aktifitas kerjanya.

"Karena apapun yang kita lakukan, kalau sudah terjadi kecelakaaan semuanya akan sia-sia, dan yang rugi pasti pekerja itu sendiri," tutupnya. (***)