KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Sutra menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2023.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Sultra Ali Mazi dan pimpinan DPRD Sultra dalam rapat paripurna DPRD, Senin (21/11/2022) malam.

Sebelum penandatanganan MoU tersebut, Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Suandi Andi menyampaikan sejumlah catatan dan masukan rancangan KUA/PPAS tersebut.

Diantaranya, Pemprov dalam menyampaikan KUA/PPAS APBD 2023 agar memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pasal 90 menekankan penyampaian KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Selain itu, di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, pihaknya menyarankan agar pengalokasian anggaran 2023 fokus pada perbaikan jalan dan jembatan. Serta perhatian Pemprov terhadap Kabupaten Wakatobi sebagai kawasan pariwisata nasional.

Selanjutnya, kebijakan yang belum terealisasi sampai akhir tahun anggaran agar Pemprov dapat menyampaikan ke DPRD kegiatan apa saja yang belum terealisasi dan apa kendalanya.

“Sehingga dapat menjadi perhatian kita semua dalam proses perencanaan sampai penganggaran pembahasan APBD yang akan datang,” katanya.

Berikutnya, pembangunan kantor Gubernur Sultra yang sedianya akan dibangun 22 lantai maka disepakati akan dibangun 5 lantai dengan skema penganggaran tahun jamak, yang akan ditandatangani bersama antara Gubernur dan DPRD. Pemprov agar memperhatikan pembangunan RKB SMA dan sederajat karena masih ditemukan sekolah yang proses belajar mengajarnya bergantian, dan honor para guru tidak tetap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan untuk tetap dilanjutkan, mengingat daya beli masyarakat Sultra masih sangat rendah akibat pandemi Covid-19,"jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, perhatian Pemprov meningkatkan UMKM khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Rencana kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2023 diparipurnakan. Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh didampingi tiga wakil ketua dilaksanakan di geduang sidang utama DPRD Sultra beberapa waktu lalu.

Renja DPRD Sultra dibahas dan disusun melalaui panitia khusus atau pansus. Hasil pembahasan dan penyusunan laporan Pansus dibacakan oleh anggota Fraksi Gerindra DPRD Haeruddin Konde.

“Pansus diberi tugas membahas dan merumuskan rencana kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, dan melaporkan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna,” katanya.

Dikatakan, rencana kerja 2023 terdiri atas sejumlah kegiatan prioritas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, diantaranya rapat kerja dewan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, fasilitasi aspirasi dalam bentuk rapat dengar pendapat, reses masa sidang 2022-2023.

Kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, seleksi calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD) Sultra 2023-2025.

“Focus Group Discussion rancangan peraturan daerah, rapat paripurna HUT Sultra, rapat paripurna pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018-2023, rapat paripurna KUA PPAS 2024, dan rapat paripurna Raperda APBD 2023,”bebernya.

Selain rencana kerja prioritas mereka, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2023 salah satunya dengan peningkatan kapasitas sumberdaya anggota dewan melalui Bimtek, Workshop maupun pelatihan dengan melibatkan pemerintah ataupun swasta.

Rapat paripurna turut hadir Gubernur Sultra Ali Mazi, anggota DPRD, Pj Sekda Asrun Lio, pimpinan OPD, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pelaku koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait administrasi keuangan. Pemahaman dan pengetahuan tersebut dibutuhkan dalam menjalankan koperasi dengan baik. 

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra menggelar pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM Koperasi. Pelatihan ditekankan kepada pengetahuan dan implementasi akuntansi perkoperasian. 

"Harapannya melalui pelatihan ini para pelaku koperasi dapat meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikannya sehingga dapat membuat administrasi keuangan koperasi dengan baik dan benar," terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Laode Saifuddin saat membuka pelatihan kegiatan pada Rabu (30/12/2022). 

Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sultra, Drs Laode Saifuddin,MSi fotto bersama pemateri dan perwakilan peserta

Laode Saifuddin mengaku, pihaknya berkomitmen terus mendorong koperasi di Sultra bergerak ke arah yang lebih baik.

"Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus komitmen meningkatkan geliat operasi dan UMKM, salah satunya dengan menggelar berbagai pelatihan seperti hari ini," jelasnya. 

Pelatihan ini sendiri digelar selama 3 hari sejak 30 November hingga 2 Desember 2022. Sebanyak 80 pelaku koperasi yang dibagi menjadi 2 gelombang mendapatkan materi dari para praktisi, akademisi, dan pihak Dinas Koperasi dan UMKM. (Hasrin Ilmi)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Ajang Porprov ke XIV di kota Baubau dan Kabupaten Buton memasuki babak akhir. Seluruh tim dari 17 kabupaten kota terus berburu medali menjelang akhir penutupan. Salah satunya tim bola basket Kota Baubau dengan perjuangan yang maksimal mampu menunjukan prestasi di ajang ini dengan menyumbangkan dua medali emas dan dua medali perak.

Demikian diungkapkan, Ketua PERBASI Kota Baubau, Asraruddin, SH melalui press relisnya kepada gagassultra.com jumat (02/11/2022) malam.

Dikatakan, setelah melalui perjuangan keras tim putra dan putri untuk pertandingan 5x5 berhasil menyubangkan medali emas untuk kontingen Kota Baubau. Di partai final tim Putra dan Putri Kota baubau berhasil menumbangkan tim Kota Kendari.

"Difinal Putra dan putri pertandingan 5x5 berhadapan dengan tim Kota kendari dan alhamdulilah kita berhasil mengawinkan emas,"ungkapnya.

Sedangkan, untuk pertandingan 3x3 tim putra dan putri Kota Baubau sehari sebelumnya juga berhadapan dengan tim Kota kendari. Namun, dinomor ini tim Putra dan Putri menyumbangkan medali perak.Hasil ini tentunya tidak lepas dari kerja keras selruh tim, pelatih dan offisial untuk memberikan yang terbaik kepada kontingen Kota Baubau.

"Jujur untuk 3x3 Putra dan Putri bukan prioritas untuk masuk final namun kerja keras Tim dan Para Pelatihnya baubau dapat masuk final dan juara 2, dan untuk 5 x 5 ini dalam proses kami sudah menargetkan untuk masuk final dan alhamdilah sekali lagi kami mendapatkan emas.

Untuk itu, pihaknya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim cabang olahraga basketball baubau atas perjuangannya yang mengantarkan baubau sebagai juara, dan terima kasih pula kepada Para pelatih yang sudah berjibaku melatih dan mengawal adik-adik kita dalam kejuaran proprov ini.

"Terakhir proses sudah kami lakukan dan hasilnya tidaka menyalahi proses, kemenangan ini kami persembahkan untuk Kota Baubau dan para Pecinta basketball di Kota Bauubau. (Hasrin Ilmi)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Setelah melalui pembahasan yang maraton akahirnya Raperda APBD Sultra tahun 2023 akhirnya disetujui. Hal ini dituangkan dalam rapat paripurna DPRD Sultra, selasa (29/11/2023) yang dihadiri langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Persetujuan bersama ini dituangkan dalam berita acara persetujuan Raperda APBD 2023 yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua DPRD Abdurrahman Shaleh, serta tiga Wakil Ketua DPRD yaitu Herry Asiku, Jumarding, dan Nursalam Lada.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi bersyukur karena pembahasan dan persetujuan Raperda APBD Sultra tahun 2023 selesai dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pimpinan DPRD dan seluruh anggota yang tidak kenal lelah untuk menyelesaikan pembahasan raperda.

Selain itu, orang nomor satu di Sultra ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyusunan dan pembahasan Raperda APBD bersama DPRD. Selanjutnya, hasil ini paripurna ini akan disampaikan ke kemendagri untuk dilakukan evaluasi dan berharap hasilnya dapat ditetapkan sebagai APBD tahun 2023 dalam waktu dekat.

Pada kesempatan ini juga, Ali Mazi berpesan bagi OPD yang akan melakukan proses lelang barang dan jasa maupun modal dapat dimulai setelah penetapan persetujuan bersama ini, dan setelah rancangan Perda APBD ditetapkan segera melakukan penandatanganan kontrak sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.(Hasrin Ilmi)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Propvinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di era kepempinan Gubernur Ali Mazi, SH terus meujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar termasuk menjadi salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Drs Muh Djudul, MSi kepada media ini menuturkan, untuk mendukung ketahanan pangan di Sultra saat ini sebanyak empat daerah yang menjadi andalan Sultra dalam produksi kebutuhan pangan.

"Ada lima daerah yag menjadi lumbung pangan di Sultra saat ini yakni Kabupaten Konawe, Konawe selatan, Kolaka Timur, Kolaka dan Kabupaten Bombana,"kata Muh Djudul.

Panen raya di kabupaten Kolaka Timur yang dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrun Yasin Limpo

Untuk itu, pihaknya terus melakukan langkah-langkah konkrit untuk menjaga ketahanan pangan di Sultra tetap stabil. Bahkan, dalam panen raya yang dilakukan di Kolaka Timur beberapa waktu lalu turut dihadiri Menteri Pertanian RI, Sahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH.

"Panen raya di Kolaka Timur baru-baru ini langsung dihadiri Menteri pertanian RI,'kata Djudul.

Selain itu, Pihaknya juga melakukan penanaman bibit sorgum sebagai alternatif menguatkan ketahanan pangan di Sultra.Bahkan, Sultra menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk mengembangkan tanaman sorgum oleh Pemerintah Pusat.(Hasrin Ilmi)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendukung ketahanan pangan nasional. Dinas tanaman pangan dan Peternakan Sultra sebagai motor penggerak ketahanan pangan di daerah terus melakukan langkah mendukung program nasional.

Salah satunya dengan mengembangkan penanaman sorgum di seluruh wilayah Sultra. Bahkan, kondisi tanah di Sultra dinilai sangat cocok untuk menanam sorgum.

Kepala Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Sultra, Drs Muh Djudul,MSi kepada media ini mengatakan, sorgum merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang serumpun dengan jagung dan gandum. Jadi menjadi komoditas alternatif dari gandum dan Sultra menjadi salah satu sentra penanaman benih sorgum.

Penanaman benih sorgum yang dilakukan oleh Kadis Tanaman Pangan dan peternakan Sultra, Drs Muh Djudul, MSi dan Bupati Kolaka Timur

"Dari tujuh balai benih di Indonesia, Sultra menjadi daerah yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk menanam sorgum sebagai antisipasi kelangkaan gandum di Indonesia,"ungkapnya.

Untuk di Sultra, kata Djudul, tanaman sorgum ini sebenarnya sangat familiar di masyarakat. Bahkan, sebagian besar di sejumlah daerah di Sultra sangat beragam di sebut oleh masyarajat setempat.

"Sehingga tidak salah kalau Sultra ini ditunjuk sebagai salah satu daerah sentra pengembangan sorgum. Bahkan, di Kolaka Timur masuk daerah yang menjadi sentra produksi sorgum di indonesia diurutan ketiga,"jelasnya.

Untuk itu, kata Djudul, dengan penunjukan Sultra sebagai sentra pnanaman sorgum pihakanya langsung mengambil peran aktif. Bahkan, penanaman benih sorgum secara langsung sudah dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur beberapa waktu lalu.

"Jadi harapan kita masyarakat mau melakukan penanaman sorgum, dimanan kedepannya sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan daerah dan mendung ketahanan pangan nasional,"tutupnya. (Hasrin Ilmi)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Tahun 2023, Sabtu (26/11/2022). Raperda yang sudah dibahas sebelumnya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPBD) diterima oleh seluruh fraksi di DPRD Sultra.

Ketua DPRD Sultra, Abdulrahman Saleh yang memimpin rapat paripurna tersebut langsung mengetuk palu setealah delapan fraksi yaitu PAN, Golkar, Demokrat, PDIP, Nasdem, PKS, Gerindra, dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat (PKB, PPP, dan Hanura) membacakan pandangan akhir fraksi.

“Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah, delapan fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menerima rancangan APBD tahun anggaran 2023,” kata Abdurrahman Shaleh.

Rancangan APBD disepakati delapan fraksi dewan selanjutnya akan diparipurnakan lewat penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Gubernur Sultra yang dijadwalkan minggu depan.

Setelah itu dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda.

Namun demikian, hampir seluruh fraksi memalaui jru bicaranya memberikan masukan kepada Pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak untuk kesejateraan masyarakat. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dugaan bisnis ilegal yang bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBN Kelurahan Tarafu, Kota Baubau tidak berdasar. Karena, selama ini SPBN hanya melayani kebutuhan BBM nelayan. Seperti disampaikan, AT (inisial) salah seorang pemilik kapal pengantar BBM kepada nelayan dari SPBN Wameo yang diterima di meja redaksi GAGASSULTRA.COM, minggu (13/11/2022). 

Pihaknya mengaku kaget dengan berita disalah satu media online yang menyebutkan ada salah satu oknum Satpolairud Polres Baubau, Bripka SS melakukan kegiatan jual beli BBm jenis soalr ilegal.

"Saya kira ini berita yang harus ditelusuri kebenarannya. Karena setahu kami Satpolairud hanya bertugas mengawal bukan melegalkan yang salah,"ungkapnya.

Selain itu, kata AT, dokumentasi pemuatan BBM yg beredar pada media online tersebut merupakan foto-foto lama yg diambil sendiri oleh saksi AT sekitar 2 bulanlalu pada saat mengantar BBM bahan bakar jenis solar bersubsidi menggunakan perahu warna biru milikinya. Bahkan, ia mengaku jika foto-foto tersebut hanya sebagai bahan guyonan atau candaan yg di uploadnya pada group mereka yg anggotanya berjumlah 10 orang.

"Tidak tau itu foto bisa menyebar kemana-mana padahal hanya ada dalam grup,"kata AT heran.

Untuk itu, AT bersama rekannnya yang lain menegaskan jika BBM tersebut merupakan jatah kapal nelayan yang dibeli dari SPBN Wameo oleh pemilik kapal nelayan sebagai kebutuhan operasional berlayar memancing ikan, kegiatan saksi AT dan kawan-kawannya mengantar BBM tersebut dilakukan setiap hari karena kapal nelayan tidak dapat mengisi langsung pada SPBN Wameo jika air laut sedang surut.

"BBM yang kami antarkan bersama kawan-kawan adalah merupakan BBM jatah kapal nelayan yang bedomisili di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. BBM tersebut sengaja mereka simpan di bawah kolong rumah mereka, karena kalau disimpan di kapal BBM tersebut sering hilang kalau kapalnya tidak di jaga, " tutupnya.

Untuk diketahui, Petugas Kepolisian telah melaksanakan tugas pengamanan pada SPBU dan SPBN di wilayah hukum Polres Baubau, pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut berdasarkan Sprin Kapolres Bau Bau, Nomor : Sprin / 764 / VIII / PAM.3.3. / 2022 tertanggal 26 Agustus 2022. 

Petugas Kepolisian Satpolairud melaksanakan pengamanan dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi pada SPBN Wameo, diduga dari hasil pelaksanaan tugas aparat tersebut terdapat beberapa oknum yang merasa dirugikan. Termasuk, oknum yang selama ini bermain atau mafia BBM subsidi yang sudah kesulitan untuk melakukan aksinya.

Sebelumnya, pada hari Kamis, (10/11/2022) telah dirilis berita pada salah satu media online dimana menyebutkan oknum anggota Satpolairud Polres Baubau berpangkat Bripka dan berinisial SS diduga melakukan kegiatan bisnis jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara illegal. BBM jenis solar tersebut diperoleh dari salah satu SPBU di Kab. Buton Tengah (Buteng) dan dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau dengan harga subsidi, selanjutnya dijual ke Kec. Siompu dan Kec. Batuatas Kab. Busel serta Kab. Wakatobi dengan harga Industri.(***)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra Gelar FGD, Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan

KENDARI, GAGASSULTRA.COM- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang di buka langsung Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandi,SE, MSi di salah satu hotel di Kendari, Rabu, (10/11/2022).

Kepala Dinas Transnaker Sultra, Ali Haswandi, SE, MSi saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pengawas ketenaga kerjaan adalah ujung tombak di daerah. Bukan jumlah namun peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan

"Harapannya meningkatkan kapasitas diri karena akan berhadapan dengan perusahaan. Momen ini sangat baik untuk dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas,"ungkapnya.

Dikatakan, ditengah marakanya investasi di Sultra, pengawas ketenagakerjaan dituntut meningkatkan pengawasan dan peka terhadap permasalahan ketenagakerjaan.

Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandi saat membuka FGD Ketenagakerjaan

"FGD ini momentum yang pas untuk mendiskusikan semua masalah pengawasan ketenagakerjaan. Baik itu, masalah atau kendala yang selama ini ditemukan dilapangan saat melakukan pengawasan tenaga kerja,"jelasnya

Pihaknya juga menilai jika selama ini masih banyak yang harus diperbaiki.Untuk itu, dalam forum ini sudah menjadi tempat untuk belajar, bertanya dan berdiskusi sehingga peningkatan kapasitas pengawasan bisa menjadi harapan masyarakat. Tugas pengawas berjalan dengan baik maka semua investasi dan tenaga kerja bisa sesuai harapan masyarkat.

"Tugas kita sebagai pengawas memastikan semua masalah harus ditindaklanjuti dengan prosedur aturan yang ada. Sehingga bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan bisa menjadi catatan untuk ditertibkan. Harapan kita masalah ketenaga kerjaan yang ada Sultra bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat,"jelasnya.

Kegiatan FGD ini menghadirkan pemateri dari Armansyah, ST MM Sub Kordinator Sarana dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja RI dan dihadiri pengawas ketenagakerjaan di Sultra.(Hasrin Ilmi)