BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM - Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) H Kostantinus Bukide, melantik Kasat Pol-PP dan Damkar, La Saripi SSos sebagai Pj Sekda setempat.Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berlangsung di aula Pancana Lt. 5 Kantor Bupati Buteng, Jumat (14/06/2024).

Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide meminta kepada La Saripi yang diberikan amanah sebagai Pj Sekda untuk dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, agar gerak pembangunan Buteng dapat berjalan dengan baik dan optimal.

"Saya yakin, dengan senioritas dan pengalaman Pak Saripi di pemerintahan, dapat membantu tugas-tugas bupati dalam merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada sekretariat daerah serta seluruh perangkat di jajaran Pemkab Buteng,"ungkap Kostan ditemui di ruang kerjanya, usai pelantikan.

Dengan dilantiknya Pj Sekda hari ini, iua berharap kendala yang terjadi di Sekretariat Daerah (Setda) kemarin sudah bisa kembali normal. Pasalnya, Plh Sekda yang dijabat Asisten III sebelumnya memiliki kewenangan terbatas dan tidak bisa mengeluarkan anggaran.

"Kalau Pj Sekda kewenangannya sama dengan Sekda definitif. Sehingga, kendala di Sekretariat Daerah sudah bisa teratasi," tukasnya.

 Kasat Pol-PP dan Damkar, La Saripi menandatangani berita acara pelantikan dirinya sebagai Pj Sekda Buteng

Bagaimana dengan jabatan Kasat Pol-PP dan Damkar saat ini? Kostan mempercayakan kepada La Saripi yang mengatur internal didalamnya dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Dengan begitu, kerja-kerja dan pelayanan di satuan Pol-PP dan Damkar tetap berjalan normal.

Apa tugas pertama yang diberikan kepada Pj Sekda? Kostan meminta secepatnya membangun komunikasi dan silaturahim dengan para Kepala OPD. Selain itu berkoordinasi dengan semua pihak dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Buteng 2024.

"Harapan kita, pelaksanaan Pilkada Buteng 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, damai, dan lancar," harapnya.

Tugas lainnya yang tak kalah pentingnya adalah menekan kasus Stunting, inflasi daerah, dan menanggulangi Tuberculosisi (TBC). "Saya minta setelah lebaran Idul Adha tim penanggulanganya segera dibentuk," perintah Kostan.

Untuk melancarkan tugas-tugas Pj Sekda tersebut, dirinya menghimbau para Kepala OPD untuk membantu kelancaran kerja-kerja Pj Sekda nanti.

"Mari kita jaga solidaritas dan kekompakan kita selama ini, sehingga apapun target-target yang kita tetapkan dapat tercapai dengan maksimal," pungkasnya.

Pj Sekda Buteng La Saripi mengaku siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pj Bupati sebagai bentuk tanggungjawab dari amanah yang diembannya saat ini.

"Saya kira apa yang menjadi pesan-pesan dan tugas yang diberikan beliau, siap untuk dilaksanakan. Baik tugas internal pemerintahan maupun membangun koordinasi dengan lintas sektor yang laiin," singkatnya.

La Saripi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1 Oktober 1986 silam sebagai guru. Tenaga pendidik ini dijalaninya selama 20 tahun. 

Tahun 2006 ia diangkat menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mawasangka Timur selama enam tahun. Tahun 2013 diamanahkan menjadi Camat Mawasangka Tengah sampai mekarnya Kabupaten Buteng.

Tahun 2015 diangkat menjadi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Buteng pada masa pemerintahan Pj Bupati Abdul Mansur Amila. 

Beberapa bulan kemudian dipercaya sebagai Kadis di dinas tersebut selama setahun. Selanjutnya dimutasi ke jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I). 

Masuk pemerintahan Pj Bupati Ali Akbar, La Saripi dikembalikan sebagai Kadis Perikanan dan hanya dijalaninya selama tiga bulan.

Setelah terpilih Bupati Buteng definitif, yakni Samahuddin La Saripi ditarik lagi menjadi Asisten I. Setahun kemudian digeser menjadi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama dua tahun lebih. 

Selanjutnya ditarik ke Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia selama 43 hari. Dengan kedisiplinan yang ditunjukannya, bupati mempercayakan jabatan Kasat Pol-PP dan Damkar sampai sekarang.(uzi)

BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM - Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) H Kostantinus Bukide mengembalikan ke regulasi terkait adanya laporan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buton Tengah (Buteng) 2024. 

Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menconkan diri menjadi kepala daerah (Kada). Termasuk ASN sendiri dengan catatan harus mengundurkan diri berdasarkan regulasi yang ada. 

"Jadi kalau ada ASN yang mencalonkan diri kita kembalikan ke regulasi saja. Kapan dia harus mundur. Kan ada dua ini ASN yang pasang-pasang Baleho, yaitu Pak Azhari dan Pak Abidin," ungkap Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide, ditemui di Rujabnya, Senin (10/06/2024). 

Dari dua ASN yang pasang Baleho tersebut, jenderal ASN Buteng ini menilai Abidin belum menunjukan kata-kata atau kalimat sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati, hanya kalimat siap mengabdi. 

"Saya kira semua kita ini harus siap mengabdi untuk daerah tercinta. Kalau Pak Azhari malahan lebih parah, tertulis di Balehonya Bakal Calon Bupati," tutur Kostan.

Bagaimana kalau dalam baleho itu memasang logo daerah? Mantan Sekda Buteng ini mengatakan, sepanjang didalamnya tidak ada kalimat politik, sah-sah saja. 

"Tapi kalau dalam beleho itu tertulis calon bupati, kemudian pakai logo Pemda, maka kita ikut tersedot semua itu. Bahwa Pemda mendukung calon yang bersangkutan. Jangan sampai dibilang logo Pemda sudah jadi partai," jelas Kostan.

Pada intinya, sebagai pimpinan daerah dirinya mengembalikan kepada regulasi yang mengatur pencalonan ASN. "Kita kembalikan pada regulasi. Silahkan ASN mencalonkan diri, yang jelas saat mendaftar di KPU nanti sudah harus mengundurkan diri," tegasnya.

Sebagaimana diperintahkan Mendagri untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Buteng 2024 dan menjaga netralitas ASN, Kostan meminta juga kepada Bawaslu untuk menjadi wasit yang baik, tegas, dan adil dalam mengawasi. 

"Pantau juga itu di media sosial, karena di lapangan terlihat tenang-tenang, tapi ternyata di medsos sudah panas dan saling menghujat," himbaunya.

Kalau ada ASN atau kepala desa dan perangkat desa yang "main-main", ia minta direkomendasikan saja dan dirinya akan menjatuhkan sanksi. 

"Dari pada rusak semua, lebih baik kita buang yang sepotong itu. Karena kalau kita biarkan juga, nanti akan menjadi-jadi. Nanti orang menilai, kenapa itu sudah berbuat tidak ada tindakan," pungkasnya.(uzi)

BUTON TENGAH,GAGASSULTRA.COM - Pasca mengeluarkan surat edaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pekan lalu, Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) H Kostantinus Bukide, mengaku menerima laporan keterlibatan beberapa ASN lingkup Pemkab Buteng kepada salah satu Bakal Calon (Balon) bupati.

Laporan masuk tersebut ada dalam bentuk temuan di lapangan maupun dukungan di media sosial (medsos). Hanya saja, belum dikuatkan dengan rekomendasi pelanggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

"Banyak ini laporan saling merusakan. Katanya tim suksesnya ini dan itu. Tapi, kalau hanya katanya-katanya tanpa rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu, tidak bisa juga saya langsung jatuhkan sanksi," ungkap Kostan ditemui di Rujabnya, Senin (10/6/2024). 

Namun ketika laporan itu dikuatkan dengan rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu, maka dirinya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai berat ringan pelanggarannya tanpa pandang bulu.

"Kalau tidak percaya, coba-cobami. Saya akan buktikan. Tinggal tanda tangan sekian detik saja, keluar sanksinya," ancam jenderal ASN Buteng ini.

Warning ini tidak hanya berlaku kepada ASN saja, tetapi juga para kepala desa dan perangkatnya. Termasuk honorer yang menerima insentif dari negara atau daerah.

"Jadi semua pihak yang menerima gaji seluruhnya atau sebagian dari APBN atau APBD, itu wajib menjaga netralitas dalam pemilu," terang Kostan.

Maka itu, dirinya mewanti-wanti kepada para pihak yang disebutkannya tersebut untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Buteng 2024 ini.

Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya bersama Deputi Teknis Penindakan Bawaslu RI, La Bayoni

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Buteng, Dr Helius Udaya, menegaskan pihaknya akan memproses kalau ada temuan bukti di lapangan atau laporan adanya ASN dan Kades maupun perangkat desa yang terang-terangan terlibat sosialisasi atau mengkampanyekan salah satu calon atau pasangan calon bupati dan wakil bupati.

"Kami dari Bawaslu dalam menjalankan tugas fungsi pencegahan dan penindakan, dilakukan secara setara dan adil. Artinya, tidak ada perlakuan pembeda kepada siapa pun," tegasnya.

Pada Pemilukada Buteng 2024 ini, pola pencegahan yang akan dilakukan pihaknya tidak lagi mengedepankan pencegahan, tapi langsung penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hal ini kami lakukan karena kita sudah banyak memberi imbauan pencegahan pada Pemilihan Umum kemarin," pungkas Helius.(uzi)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi membuka tempat latihan Karate (Dojo) di pelataran sekretariat PWI Sultra, Rabu (12/06/2024).

Acara yang berlangsung khidmat dalam tradisi karate, dibuka oleh Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SiWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Gafar.

Pada kesempatan tersebut, Gafar menyampaikan, sebagai perkumpulan wartawan olahraga, SiWO juga merupakan wadah olahraga bagi wartawan. Untuk itu, pembentukan Dojo PWI Sultra ini dapat mendorong lahirnya atlet berprestasi.

"Kami berharap Dojo Karate PWI Sultra bisa dimaksimalkan sehingga bukan sekedar sarana olahraga akan tetapi bisa mencetak atlet berprestasi yang mengibarkan bendera Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Dojo PWI Sultra pada khususnya," kata Gafar.

Lebih lanjut dikatakan, nilai nilai yang terkandung dalam karate sedikit banyaknya memiliki kemiripan dengan kode perilaku wartawan.

Gafar bilang, isi sumpah karate FORKI terdapat 5 kalimat yang kental akan unsur-unsur pendidikan karakter, seperti: (1) sanggup patuh kepada kejujuran; (2) sanggup memelihara kepribadian; (3) sanggup mempertinggi prestasi; (4) sanggung menjaga sopan santun; dan (5) sanggup menguasai diri.

Olehnya, ia menyampaikan kepada peserta latihan yang saat pembukaan adalah pelajar, untuk senantiasa berperilaku segaimana yang tertuang dalam Janji Karate.

"Sebagai Karateka kita harus berpegang pada janji karate, sebagaimana dalam filosofi ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk, selain itu meskipun dalam karate juga merupakan ajang prestasi akan tetapi kegiatan sekolah tidak boleh diabaikan," pungkasnya.

Pantauan media ini, proses pembukaan Dojo Karate PWI Sultra ini berjalan dengan lancar dan dihadiri sejumlah pengurus. (Rin)

BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM-Pengajuan mutasi, pengisian, dan penyegaran jabatan pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) tinggal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Pengajuan yang sudah diproses dari Pj Bupati sebelumnya Andi Muhammad Yusuf tersebut sudah sampai di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

"Sudah di BKN sekarang," ungkap Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide, ditemui di Rujabnya, Senin (10/6/2024).

Ia mengaku, pihaknya kekeh melanjutkan proses pengajuan tersebut karena saat ini ada satu jabatan eselon II yang kosong, yakni Kadis Pangan yang ditinggalkan H Burhanudin karena pensiun. 

Apalagi jabatan eselon III seperti Sekretaris Dinas (Sekdin) banyak yang kosong dengan alasan yang sama. Begitu pula dengan jabatan eselon IV.

"Jika ini dibiarkan, akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan kalau tidak cepat diisi," dalihnya.

Mantan Sekda Buteng ini menuturkan, pengajuan ini sudah diusulkan dari pejabat bupati sebelumnya. 

"Saya hanya melanjutkan saja," tukas Kostan yang baru dua pekan lebih menjabat Pj Bupati Buteng ini. 

Hanya saja, nama-nama yang diajukan Pj Bupati sebelumnya tersebut ada catatan. Misalnya mereka yang belum dua tahun di jabatan tersebut, itu tidak bisa digeser. 

Berarti ada pergeseran pejabat pada pelantikan nanti? Kostan menjawab bisa saja. Kalau jabatan yang diembannya sudah lebih dari lima tahun, itu sudah bisa dievaluasi. 

Aturannya, evaluasi jabatan sudah bisa dilakukan dua sampai lima tahun. Seperti Kadis Perikanan, sudah menjabat tujuh tahun.

"Itu sudah bisa dievaluasi dan dilakukan penyegaran ke jabatan yang baru setelah melalui uji kompetensi," cetusnya.

Sama halnya dengan dirinya dalam posisi jabatan Sekda. Oktober 2024 sudah lima tahun. 

"Tapi, saya dari April kemarin sudah minta duluan kepada Pj Bupati untuk dievaluasi oleh Komisi ASN. Hanya karena diamanahkan dengan jabatan Pj Bupati akhirnya tertunda," bebernya.

Kemungkinan, setelah amanah jabatan Pj Bupati selesai diembannya, sudah bisa dievaluasi. Apakah tetap jadi Sekda definitif atau digeser ke tempat lain.

Khusus untuk uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi prtama (JPTP) atau eselon II Buteng, dirinya akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel). 

Supaya lebih fear, jenderal ASN Buteng ini akan meminta Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, untuk menjadi Ketua Panselnya.

 "Kalau sudah ada rekomendasi dari Tim Pansel, saya sebagai user nantinya tinggal mengeksekusi dalam bentuk SK dan pelantikan," tandasnya. 

Kostan menegaskan, apa yang dilakukannya dalam melanjutkan pengajuan mutasi, pengisian, dan penyegaran jabatan  ini adalah semata-mata untuk kebutuhan organisasi. "Tidak ada tendensi atau kepentingan lain," tutupnya.(uzi)

BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM - Belum adanya Pj Sekretaris Daerah (Sekda) pasca dilantiknya Sekda Kostantinus Bukide menjadi Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) 27 Mei lalu, pencairan anggaran di Sekretariat Daerah (Setda) Buteng terhambat.

Pelaksana harian (Plh) Sekda LM Samsudin Pamone (Asisten III), secara aturan tidak bisa menandatangani pengeluaran anggaran. Akibatnya, pembiayaan maupun gaji atau perjalanan dinas para pegawai di Setda Buteng belum bisa dibayarkan. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide mempercepat proses pengusulan Pj Sekda. Apalagi, tidak lama lagi masuk lebaran Idul Adha.

"Besok (Hari ini, red) saya akan ke Kendari membawa usulan Pj Sekda Buteng untuk mendapatkan persetujuan dari Pj Gubernur Sultra," ungkap Kostan ditemui di Rujabnya, Senin (10/6/2024).

Siapa Pj Sekda yang diusulkannya tersebut? Ketua Kwarcab Pramuka Buteng ini hanya menjawab diplomatis, akan ketahuan kalau sudah dilantik. 

"Yang jelas Pj Sekda yang kita usulkan adalah pejabat senior dan berpengalaman. Sehingga dengan pengalaman tersebut menjadi modal dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pj Sekda," tuturnya.

Kostan berharap proses pengusulan Pj Sekda Buteng cepat diproses dan disetujui Pj Gubernur Sultra, sehingga secepatnya di SK-kan dan dilantik. "Kalau sudah disetujui, selaku Pj Bupati saya langsung SK-kan dan lantik," pungkasnya.(uzi)

BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM - Kendati belum lama mendeklarasikan diri sebagai salah satu bakal calon (Balon) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jurni S.Si rupanya telah memiliki banyak kenalan sampai pelosok Sultra.

Buktinya, saat pemasangan baleho Jurni dengan tagline "Boleh Kenalan" di ujung pelosok Barat dan pulau terluar Kabupaten Buton Tengah (Buteng), yakni desa-desa dan kelurahan di Kecamatan Talaga Raya, selalu dipadati warga setempat, Kamis (6/6/2024).

Kesempatan itu, dimanfaatkan dengan baik oleh Koordinator Pemasangan Baleho Talaga Raya, La Goapu, untuk memperkenalkan sosok Jurni. Figur muda kepulauan yang berani tampil di panggung politik Sultra sebagai Balon Gubernur.

Warga yang datang bergabung saat pemasangan baleho Balon Gubernur Sultra, Jurni S.Si

Tentu keberanian Jurni cukup beralasan. Kiprah dan kesuksesan pria muda berdarah Buton-Muna ini di berbagai bidang usaha, menjadikanya salah satu publik figur yang mulai diperhitungkan di Sultra.

Bisa duduk sejajar dengan tokoh-tokoh senior seperti dua mantan Gubernur Sultra, Nur Alam dan Ali Mazi. Begitu pula kepala daerah dan tokoh-tokoh Sultra lainnya.

Tentu saja, pencapaian sampai dititik ini diperoleh Jurni dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Merangkak dari nol, dari keluarga yang cukup sederhana di Tampunawou, Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah.

Setamat sekolah dasar di kampungnya tersebut, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Satria Kendari dan SMA Muhamadiyah Kendari. Kemudian masuk Universitas Haluoleo (UHO) Kendari di Fakultas MIPA, tahun 1998. Lima tahun di dunia kampus, Jurni banyak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Salah satunya HMI dan puncaknya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) MIPA.

Dasar organisasi inilah yang membuat Jurni lebih tertantang terjun di bidang usaha dan bisnis, ketimbang dunia sains sebagaimana gelar sarjana yang diraihnya tahun 2003.

Dimulai dari bisnis pengumpul rumput laut di wilayah pesisir Sultra selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pindah ke bisnis property yang lebih menjanjikan. Hingga akhirnya, Jurni mampu mendirikan group bisnis yang bergerak di bidang pertambangan, real estate, konstruksi, serta usaha developer perumahan, pertanian dan perikanan yang terus berkembang saat ini.

Semua usaha itu terhimpun dalam naungan PT Diamond Alfa Propertindo (DAP) dengan CEO-nya Jurni, S.Si. Pada posisi inilah, ia kemudian memiliki banyak rekan pengusaha dan jaringan nasional. Bahkan, anak kampung ini dekat dengan para petinggi negeri. Teranyar, sangat dekat dengan salah satu jenderal bintang empat yang mempunyai jabatan strategis di pemerintahan Jokowi.

La Goapu

Setelah mengenal sosok Jurni seperti itu, warga pelosok yang datang melihat pemasangan baleho di kampungnya ingin "dikenal" juga Jurni secara langsung.

Bahkan, banyak diantara mereka yang menawarkan diri sebagai tim pemenangan "Kenalan Jurni" pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra November 2024 mendatang.

Liaison Officer (LO) "Kenalan Jurni" Bariun mengungkapkan, pemasangan baleho ini merupakan bentuk kampanye awal dari Balon Gubernur Sultra Jurni, S.Si.

Target pertama adalah wilayah Sultra Kepulauan dengan menyisir lima kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, dan Buton Selatan. "Alhamdulillah, hanya dalam waktu satu minggu target 1.500 baleho terpasang di lima kabupaten tersebut," bebernya.

Setelah menyisir Sultra Kepulauan, tim akan bekerja masif lagi untuk pemasangan baleho Jurni di Sultra Daratan.

"Kami yakin, dengan masifnya baleho "Boleh Kenalan" dari Jurni, maka akan masif pula "Kenalan Jurni" di seluruh wilayah Sultra," optimis Bariun.(uzi)

BUSEL,GAGASSULTRA.COM-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Selatan yang digelar serentak pada November 2024 memunculkan sejumlah figur. Salah satu figur yang menyatakan dirinya bakal maju bertarung di Pilakda Busel Drs Muh Djudul, M.Si.

Untuk maju sebagai salah satu kandidat kepalah daerah, mantan Sekda Kota Baubau ini memiliki tiga aspek dan modal untuk berkontestasi di pilkada Busel mendatang. Apalagi, Busel sebagai daerah kelahirannya dapat berkembang sejajar dengan Kabupaten Kota lainnya yang berada di Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya maju di Pilkada Busel ini, selain sebagai putra daerah, kemampuan dan pengalaman birokrasi dan program yang telah disiapkan untuk perkembangan Busel kedepannya,"kata muh Djudul akhir pekan lalu.

Dengan modal utama tiga aspek tersebut, kata Djudul, yang membulatkan tekadnya maju bertarung untuk membawa Buton selatan menjadi daerah yang diperhitungkan. Termasuk, mempersiapkan program di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Busel secara menyeluruh.

"Sebagai salah satu putra daerah yang ikut dalam Pilkada Busel mendatang insyaallah saya optimis membawa Busel berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarat selama ini,"tegasnya.

Untuk mendukung program kerjanya kedepan, mantan Kepala Badan Kesbangpol Sultra ini, sudah turun langsung disejumlah wilayah di Busel bertemu dengan masyarakat secara kekeluargaan sehingga dapat melihat dan mengetahui keinginan masyarakat secara langsung apa yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi selama ini.(Red)

BUTON TENGAH, GAGASSULTRA.COM - Sebagai bentuk perhatian dalam meringankan biaya perjalanan Jamaah Calon Haji (JCH), Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) membiayai transportasi perjalanan dari Kabupaten Buteng sampai Embarkasi Haji di Makassar.

Demikian juga kepulangan jamaah haji dari Makassar sampai penyambutan di Kabupaten Buteng, dibiayai permerintah daerah. Besaran anggaran yang digelontorkan disesuaikan dengan jumlah jamaah yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

"Transportasi jamaah haji dari Buteng sampai Embarkasi Makassar dan sebaliknya, itu dibiayai pemerintah daerah," ungkap Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide kepada media ini usai melepas 31 JCH Kabupaten Buteng di Masjid Agung Nurul Huda KH Abdul Syukur, Lakudo, Senin (5/6/2024).

Biaya perjalanan dari Buteng sampai Embarkasi Makassar dan sebaliknya tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Buteng, sehingga dianggarkan di APBD setiap tahunnya. "Kita anggarkan di APBD setiap tahun," tukasnya. 

Untuk besaran anggarannya setiap tahun disesuaikan dengan jumlah jamaah haji yang akan berangkat, setelah sebelumnya Pemkab Buteng berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Termasuk menyesuaikan harga tiket pesawat tahun berjalan. 

Pemkab Buteng bersama Kemenag setempat terus berupaya agar pelayanan, pembinaan, dan pelatihan manasik haji di Kabupaten Buteng terus meningkat dan semakin baik. 

"Tahun ini, pembinaan dan pelatihan manasik haji itu dilaksanakan panitia kepada para jamaah sebanyak 10 kali. Tujuh kali di kecamatan dan tiga kali di kabupaten," tutup Kostan.(uzi)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) resmi memberikan rekomendasi kepada Laode Husuna Ringa Jhon untuk maju bertarung di Pilkada Kabupaten Muna, 27 November 2024.  

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua DPC Hanura Kabupaten Muna, Irwan disalah satu hotel di Kota Kendari, Selasa, (04/06/2024).

Rekomendasi dengan nomor : RK/154/DPP-HANURA/V/2024 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Hanura, Osman Sapta Oddang dan Sekjen Benny Ramdhani tertanggal 14 Mei 2024.

Ketua DPC Hanura Kabupaten Muna, Irwan kepada sejumlah wartawan usai penyerahan rekomendasi tersebut mengatakan, pada prinsipnya saat ini partai Hanura memberikan rekomendasi kepada Ringa John untuk mencari koalisi sebagai syarat maju bertarung di Pilkada Muna sebagai bakal calon Bupati Muna periode 2024-2029.

Meski rekomendasi ini hanya berlaku satu bulan, namun Irwan mengaku sangat optimis dengan Ringa John karena sebelumnya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat.

“Jadi dengan rekomendasi dua kursi dari Partai Hanura tentunya bisa mencukupi persyaratan calon untuk mendaftar di KPU Muna sebagai bakal calon Bupati Muna pada bulan Agustus 2024,”ungkapnya.

Selain itu, kata Irwan, pemberian rekomendasi kepada Ringa John karena figurnya dinilai mampu bersaing maju bertarung di Pilkada Muna.

Sementara itu, Laode Husuna Ringa John kepada sejumlah wartawan usai menerima rekomendasi dari Partai Hanura mengatakan, dengan adanya rekomendasi dari Partai Hanura ini mengisyaratkan dirinya siap bertarung di Pilkada Muna. Apalagi, sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat sehingga mencukupi syarat calon pencalonan.

“Partai Hanura dua kursi dan Partai Demokrat empat kursi sehingga bisa mencukupi syarat mendaftar di KPU untuk maju bertarung di Pilkada Muna,”tegasnya.

Sedangkan, untuk wakilnya hingga saat ini belum bisa disampaikan. Namun demikian, pihaknya sudah berkomitmen dengan enam figur yang berlatar belakang politisi dan birokrasi.

“Saya sudah komitmen siapapun yang tertinggi surveynya kita jalan. Untuk nama figurnya belum bisa saya ungkapkan sekarang,”terangnya.

Wakil ketua DPD Hanura Sultra Zahrir Baitul menegaskan surat rekomendasi partai Hanura akan diberikan pada 3 bakal calon Bupati Muna untuk melengkapi koalisi. 

"Harapan kita di DPD para calon yang menerima rekomendasi ini bisa bekerja di lapangan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Kami yakin 3 figur yang mendaftar di partai Hanura ini InsyaAllah siapapun yang akan direkomendasikan partai itu yang akan menjadi pemenang pada pilkada Muna nanti," ungkapnya. 

Untuk diketahui, 3 calon yang mendaftar di Partai Hanura yakni LM Ihsan, La Ode Husuna Ringa Jhondan LM Rajiun Tumada.(Rin)