BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Reses masa sidang II Tahun 2024 Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra)diamnafaatkan selruh anggota dewan untuk turun di daerah pemilihannya. Hal sama juga di lakukan Muh Ishak Zuhur legilator Partai Gerindra turun di Kota Baubau untuk menjaring aspirasi warga tanggal 22-27 Mei 2024.

Reses yang pertama kali dilakukan paska pergantian antar waktu (PAW), Ishak Zuhur melaksankan reses di tiga kelurahan di Kota Baubau yakni Kelurah Tomba, Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Bukit Wolio Indah mendapat apresiasi dari warga.

Di hadapan warga, mantan legislator Partai Gerindra Kota Baubau 3 mengatakan, reses adalah masa dimana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara istirahat melaksanakan kegiatan kedewanan di kantor DPRD dan melaksanakan tugas turun kebawah menemui masyarakat dan konstituen di Dapil Pemilihan masing-masing.

Anggota DPRD Sultra, Muh Ishak Zuhur saat reses di kelurahan Tomba

"Assalamualaikum, perkenalkan nama saya MUH. ISHAK ZUHUR anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Gerakan Indonesi Raya (GERINDRA). Saya sudah melaksanakan kegiatan reses di tiga tempat. saya melakasanakan Reses di Kelurahan Tomba, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kelurahan Wangkanapi,"ungkapnya mengawali sambutan pada pertemuan reses dengan warga Kota Baubau. 

Pada kesempatan tersebut, pihaknya memberikan apresiasi kepada warga yang telah memberikan hak pilihnya sehingga terpilih menjadi legislator DPRD Sultra yang di beri amanah di Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pilihannya melaksanakan Reses di Kota Baubau Terkhusus Kelurahan Tomba, Kelurahan Bukit Wolio indah dan Kelurahan Wangkanapi ini, karena mendapat masukan dari sejumlah tokoh masyarakat.

"Saya melaksanakan reses disini supaya bisa membantu memajukan daerah ini lebih baik lagi. Jadi kalau bapak dan ibu mendukung maka mari kita sama sama bangun daerah ini, setuju kan?"ajak La Inti sapaan akrabnya.

Mendapat kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan aspirasi berupa mohon dibantu Perbaikan Pintu Tanggul Air di Kekurahan Tomba, Pengerukan Sungai Kali Ambon yang telah terjadi pendangkalan di daeah kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Tomba.

"Bantuan Pelatihan dan Peralatan Kelompok usaha ibu rumah tangga di bidang menjahit dan Kelompok UMKM Kuliner, Perbaikan Drainase dan Pembersihan Drainase depan SMAN 1 Kota Baubau yang menjadi tempat penumpukan sampah yang sudah menimbulkan aroma yang kurang sedap dan mengganggu warga di lingkungan tersebut, serta penambahan Lampu Jalan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Wangkanapi serta yang butuh perbaikan rumah tidak layak huni,"kata Ishak Zuhur.

Untuk itu, dengan sejumlah aspirasi dari warga ini, pihaknya akan berupaya untuk menjadi perhatian dan memperjuangkannya untuk direasisasikan.

'Akan jadi masukan berati untuk kita perjuangkan,"tutupnya, (RIN)

- 22 wartawan Kompeten, 4 Tidak Kompeten

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang di PWI Sultra bekerjasama dengan PWI Pusat resmi ditutup. Sebanyak 22 dari 26 wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerja sama dengan PWI Sulawesi Tenggara dinyatakan kompeten, sementara 4 dinyatakan tidak kompeten. 

"Di ikuti oleh 31 orang peserta, setelah registrasi berkurang 5 orang, menjadi 26 orang terdiri dari 5 peserta UKW utama, peserta UKW Madya 9 orang dan peserta UKW muda 12 orang. Setelah dilakukan uji kompetensi selama dua hari peserta yang belum kompeten ada 4 orang," ungkap Direktur UKW PWI Pusat Firdaus Komar, menyampaikan pengumuman. 

Untuk itu, pihaknya meminta para peserta yang telah dinyatakan kompeten bisa bertanggungjawab terhadap apa yang telah dicapai, sedangkan yang belum kompeten harus masih memiliki peluang untuk mengikuti UKW 6 bulan selanjutnya. 

Kemudian Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah menjelaskan, uji kompetensi wartawan meliputi 3 hal pokok yakni kesadaran sebagai jurnalis dalam menjalankan tugas sehari-hari, pengetahuan atau ilmu yang luas serta keterampilan yang dimiliki. 

Sekjen berjanji, akan menyelenggarakan kegiatan serupa di tahun yang akan datang. UKW dilakukan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan sumber daya manusia anggota PWI di seluruh Indonesia. Selain itu PWI Pusat juga mendorong PWI Sulawesi Tenggara menyiapkan anggotanya untuk menjadi asesor atau penguji UKW, sebab hingga saat ini PWI Sulawesi Tenggara belum memiliki penguji. 

"Peluang di Sulawesi Tenggara ada, sampai saat ini belum ada pengujinya, cuma ada syaratnya anda tinggal baca Peraturan Dewan Pers Nomor 3 tahun 2023, kalau tidak salah, salah satunya angkanya harus 80, kemudian membuat tulisan, mengikuti magang dan seterusnya," katanya. 

Terkait persentase kompetensi peserta UKW, Sekjen PWI memberikan apresiasi karena hampir seluruh peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten dan sumber daya manusia wartawan di Sulawesi Tenggara masih di atas rata-rata. 

Sementara itu, Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono menganggap sejumlah wartawan yang belum kompeten hal bisa karena masih ada waktu untuk memperbaiki. 

Menurutnya, mengikuti uji kompetensi adalah tantangan, sebab dari 31 peserta yang mendaftar hanya 26 yang bisa ikut, itupun ada dua peserta yang sudah ikut dihari pertama namun tidak ikut dihari kedua karena terlambat. 

"Kemudian juga terhadap teman-teman yang dinyatakan kompeten Setiap orang pasti dia rasa bangga, karena sudah melewati ujian ini jadi ada tolak ukur terhadap teman-teman yang mengikuti itu, kita bangga ya kita bangga, tapi ini menjadi tantangan tersendiri bisa ndak kita buktikan dengan pendidikan kompeten ini harus ada pembeda yang sudah lolos sertifikasi dengan tidak," ungkap Sarjono. 

Ketua PWI juga memberikan apresiasi atas keseriusan para peserta yang datang dari daerah yang harus melewati laut, jalan rusak meninggalkan keluarga untuk mengikuti uji kompetensi ini. 

Sarjono juga menyampaikan terima kasih pada PWI Pusat yang memberikan kuota untuk penyelenggaraan uji kompetensi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan PWI Sulawesi Tenggara selalu siap jika diberikan program lainnya untuk peningkatan kapasitas paraanggota PWI.(RIN)

BUTENG, GAGASSULTRA.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah (Buteng) H. Kostantinus Bukide, SH. M.Si ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buteng. 

Kostantinus bersama Pj Bupati Buton dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) dilantik Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (P) DR.(H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa Sore (28/5/2024). 

Kostantinus sendiri menggantikan Pj Bupati Buteng sebelumnya Dr. Drs. H. Andi Muhammad Yusuf, M.Si yang berakhir 25 Mei 2024. Yusuf kembali berkarir di tempat tugas awalnya sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengucapkan selamat kepada ketiga Pj Bupati dan menyampaikan beberapa arahan terkait tugas-tugas mereka kedepannya.

"Jabatan Pj Bupati adalah amanah dari Allah SWT dan kepercayaan pimpinan (Mendagri, red). Jaga amanah dan kepercayaan itu sebaik mungkin dengan disiplin, bekerja tanpa pamrih, ada komitmen moral yang tinggi, ada prestasi yang ditinggalkan untuk kemaslahatan umat," pesannya. 

Andap juga mewarning kepada ketiganya untuk mempedomani SK Mendagri dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang adanya kewajiban dan larangan selaku penjabat bupati, yakni mutasi ASN, pembatalan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Jenderal polisi bintang tiga ini juga mengingatkan Ketua TP-PKK untuk membina jajarannya sehingga dapat mendukung kesuksesan tugas-tugas suaminya.

Mulai dari menurunkan prevelensi stunting melalui sosialisasi remaja pra nikah, pemeriksaan bumil, menghilangkan gizi buruk, dan lain sebagainya.

Pelantikan ketiga penjabat bupati turut disaksikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, jajaran Pemprov Sultra, pimpinan DPRD dan Kepala OPD masing-masing daerah (Buton, Busel, danButeng).(RED)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Bakal Calon (Balon) Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si terus menunjukkan keseriusannya maju bertarung di Pilkada Bombana. Salah satunya mengincar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu kendaraan politiknya.

Untuk meyakinkan PKS, Burhanuddin hadir di hadapan pengurus wilayah PKS Sultra untuk menyampaikan visi misinya di salah atu hotel di Kota Kendari, Senin (27/05/2024).

Pendalaman visi misi ini merupakan tahapan akhir yang menjadi persyaratan PKS Sultra untuk mendukung salah satu figur menjadi calon bupati di suatu daerah sebelum diusul di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan itu, DPW PKS Sultra mempertanyakan terkait konsep dalam membangun suatu daerah, strategi pemenangan di daerah yang akan diusung.

Serta kesiapan Burhanudin sebagai Balon Bupati yang akan maju kontestasi di Kabupaten Bombana.

Kemudian Burhanudin menyampaikan salah satu visinya adalah menjadikan Kabupaten Bombana maju, berkarya, dan sejahtera.

"Tujuan akhir kita disitu, bagaimana Bombana maju, berkarya dan sejahtera," ujar mantan Pj Bupati Bombana ini.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra ini menyampaikan akan terus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Bombana, melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) baik itu di bidang pertanian maupun perikanan.

"Jadi hilirisasi ini semua potensi yang ada di Kabupaten Bombana, yang sekarang hanya keluar dari Bombana sebagai bahan baku, kita berharap dari potensi pertanian ada pengolahan pertanian minimal barang setengah jadi, kemudian perikanan juga begitu kita olah ikan, udangnya baru keluar dari Bombana. Sehingga nilai tambahnya ada untuk kesejahteraan masyarakat," beber Burhanudin. 

Selain itu, untuk maju Pilkada Bombana Burhanudin mengakui telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat.

Perlu diketahui, sebelumnya Burhanudin telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Dinsos Sultra sehingga kini dirinya mantap maju Pilkada Bombana.

"Sekarang umur saya 59 tahun, saya sudah mengundurkan diri sebagai kepala dinas, dan secara otomatis bisa pensiun normal," pungkasnya. (RIN)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Puluhan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang digelar PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Sulawesi Tenggara. UKW ke 17 ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Senin (27/05/2024). 

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah mewakili Ketua Umum PWI memberikan apresiasi pada PWI Sulawesi Tenggara yang sudah menyiapkan UKW ke 17 ini hingga bisa dilaksanakan selama dua hari ini.

Menurutnya, UKW ini merupakan salah satu program Ketua umum PWI yang disampaikan saat pemilihan yang lalu. Ini merupakan salah satu upaya PWI meningkatkan kapasitas anggotanya di seluruh Indonesia. 

"Program Ketua Umum ini bagaimana menciptakan SDM profesional yang berbasis pengetahuan yang mumpuni," katanya. 

Lebih lanjut dikatakan, para penguji ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia termasuk dari Sulawesi Selatan, sebab saat ini Sulawesi Tenggara belum memiliki penguji. Saat ini sudah ada dua calon penguji di Sulawesi Tenggara namun masih harus melalui beberapa tahap. 

PWI Pusat menargetkan agar seluruh PWI provinsi memiliki penguji sendiri sehingga bisa lebih mandiri. 

Selain bekerjasama dengan BUMN untuk menyelenggarakan UKW, tahun 2024 PWI juga mendapatkan kuota 21 UKW dari Dewan Pers. 

Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono menjelaskan, saat ini seluruh anggota PWI Sulawesi Tenggara sudah mengikuti uji kompetensi, untuk tingkat muda merupakan calon anggota yang memilih PWI sebagai wadah organisasi. 

"Menurut catatan kami, semua anggota PWI memang sudah ikut uji kompetensi, bahwa hari ini yang masih muda berarti ada satu kepercayaan mereka yang dulunya berafiliasi dengan organisasi kewartawanan lain kini bergabung dengan PWI," kata Sarjono. 

Uji kompetensi ini menurut Ketua PWI Sultra memiliki banyak manfaat salah satunya, sejumlah pemerintah daerah sudah mensyaratkan sertifikat uji kompetensi bagi media yang hendak bermitra dengan mereka. 

Dia juga meminta para peserta yang sudah mengikuti uji kompetensi untuk tetap rendah hati setelah dinyatakan berkompeten oleh penguji nantinya. Sebab menjaga integritas merupakan tugas yang tidak mudah. 

"Jadikan ini cambuk untuk berbeda dengan yang lain tapi tidak sombong, tidak angkuh, karena dengan memegang kartu kompetensi memudahkan dikontrol artinya semakin kompeten semakin tunduk, ilmu padi," ungkapnya. 

Uji Kompetensi Wartawan kali ini diikuti 3 tingkatan yang terdiri dari 1 kelas utama, 2 kelas madyadan 3 kelas muda.(Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat kota Baubau tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Halaman Kantor Wali Kota Baubau, senin (20/05/2024).

Pada kesempatan tersebut, La Ode Darussalam yang mewakili Wali Kota Baubau, Rasman Manafi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi, (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.

Melalui sambutannya, Menkominfo menyampaikan beberapa point yang menjadi catatan sejarah paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa sejak era kebangkitan nasional yang dicetuskan Boedi Uomo. Kata Menkominfo, Hari-hari ini bangsa dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat.

“Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua,” kata Budi Arie Setiadi.

Menurutnya, refleksi atas pilihan tersebut bisa dirujuk dengan “berkunjung kembali” kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. “Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata. Tetapi pada percakapan terus menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” kata Budi Arie Setiadi.

Ditambahkan, Organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda. Bahkan Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis Belanda, menyatakan: “Sesuatu yang ajaib sedang terjadi, Insulinde molek yang sedang tidur, sudah terbangun”.

Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

Apa yang telah dirintis Boedi Otomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Boedi Oetomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priayi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputera. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Boedi Oetomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan.(Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra) terdiri dar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, senin (20/05/2024).

Tiga oraganisasi wartawan di Sultra ini turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah pasal yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik yang diselundupkan dalam revisi UU Penyiaran.

Usai berorasi di halaman Kantor DPRD Sultra yang dilakukan secara bergantian oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono, Ketua AJI Kendari, Nursadah dan Ketua IJTI Sultra, Saharuddin, selanjutnya massa diterima oleh anggota DPRD Sultra, Sahrul Said dan Gunaryo.

Sejumlah pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Karya jurnalisme investigasi merupakan harkat tertinggi seorang jurnalis.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Kami memandang pasal yang multitafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis/pers.

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.

Menyikapi hal tersebut, Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara, (PWI Sultra, AJI Kendari, IJTI Sultra) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

Pantauan Media ini, usai diterima anggota DPRD Sultra, selanjutnya massa meninggalakna akantor DPRD Sultra. (Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Konawe Selatan (Konsel) menggandeng PWI Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pelaksanaan orientasi wartawan di salah satu hotel di Kendari. Sabtu (11/5/2024). Kegiatan dengan tema 'Etika Jurnalistik dan Tanggungjawab Media Massa', dibuka langsung Ketua PWI Sultra, Sarjono.

Ketua PWI Konsel, Herman pada kesempatan tersebut mengatakan,, tingginya minat wartawan di Konsel yang ingin bergabung dalam Organisasi jualah sehingga PWI Konsel menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Perdana di Tahun 2024.

"Kegiatan Orientasi ini digelar sebagai respon terhadap tingginya minat wartawan untuk bergabung sebagai anggota PWI, olehnya ada 30 orang menjadi peserta,”ungkapnya..

Sekretaris SIWO PWI Sultra ini menyampaikan, sebagai buah kolaborasi antara PWI Konsel dan PWI Sultra, kegiatan Orientasi Angkatan pertama Tahun 2024 ini, diikuti sebanyak 30 peserta dari Konsel.

Sementara itu, Ketua PWI Sultra, Sarjono sangat mengapresiasi PWI Konsel dalam menginisiasi pelaksanaan Orientasi ini, juga kepada peserta yang telah memantapkan diri memilih PWI sebagai wadah organisasinya.

Sarjono berpesan kepada para calon anggota jika sudah resmi mendapatkan kartu anggota, untuk menjaga marwah dan nama baik PWI, bahkan ia juga mengajak para peserta untuk bersama-sama memajukan organisasi dan memberikan kontribusi nyata, sekecil apapun demi kemajuan organisasi.

"Mari kita jaga nama baik organisasi, jangan sampai kita sebagai anggota malah menodai organisasi dengan prilaku-prilaku tidak terpuji di luar kode etik jurnalis," pesan Kopral Jono sapaan akrabnya.

Dalam orientasi ini, peserta mendapatkan penguatan materi terkait keorganisasian yang dipaparkan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sultra, H.Atto Raidi.

Disamping itu, selain materi keorganisasian, peserta juga dibekali dengan materi-materi menarik lainnya mulai dari mengenal Rambu-rambu Pers, advokasi, serta Kode Etik Jurnalistik.(Rin

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pengurus Cabang Keluarga Besar Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Kota Kendari menggelar diskusi kebangsaan di salah satu restocafe di Kota Kendari, Rabu (09/05/2024). Diskusi dengan tema ‘Membumikan Spritualitas Pancasila’ yang menghadirkan narasumber Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI, sekaligus juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Makassar Prof. Dr. Moh. Sabri, M. Ag. 

Pada kesempatan tersebut, Prof. Sabri mengingatkan peran dan fungsi akademisi di kampus sebagai garda terdepan dalam menjaga etika demokrasi. Apalagi, partisipasi publik di ruang-ruang demokrasi di Indonesia demikian tinggi lebih 70%, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, tetapi sayangnya tidak diiringi dengan dasar arena berdemokrasi. 

“Sebelumnya suara kampus sebagai penjaga marwah kenabian, sumber kenaran, (Moral Force), Tiba-tiba sekarang suara kampus menjadi bising dan dianggap noise saja, bukan voice. Ketika suara guru besar dicurigai sebagai suara yang memihak kepada kepentingan politik praktis, kita menjadi tersentak. Ini adalah early warning system saat suara-suara moral, intelektual, kultural dan juga suara kenabian para guru besar terabaikan maka itu berarti demokrasi kita mengalami keterceceran makna, sebuah kekeroposan etika moral yang semestinya dijunjung tinggi.” paparnya.

Untuk itu, Prof. Sabri menantang perguruan tinggi untuk menginterupsi praktek partisipasi publik di ruang-ruang demokrasi yang lebih banyak didorong oleh moral moral individu dan isu-isu yang sangat dangkal. “Akademisi kampus terutama pusat-pusat studi atau kajian Pancasila punya kontribusi besar dalam mengawal praktek demokrasi yang berbasis pada moral publik, dimana Pancasila menjadi spirit etik-spritus.” kata Prof Sabri yang juga Guru Besar UIN Alaudin Makasar ini. 

Ketua Pengcab Kagama Kota Kendari Dr. Darmin Tuwu, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat dalam kepada Prof. Sabri sebagai narasumber tunggal dan peserta diskusi. 

“pencerahan yang diberikan Prof. Sabri bisa ditangkap dalam konteks keilmuan masing-masing, sebab yang hadir disini adalah para akademisi dan pegiat masyarakat dengan latar belakang keilmuan berbeda-beda, namun berterima dengan spirit etika Pancasila. Giat-giat semacam ini akan terus dikuatkan oleh pengurus, ini semacam membesarkan spirit akademik dalam mengkaji realitas sosial berbasis spiritulitas Islam.”ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO, Prof.Dr. Eka Suaib, MSi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya mendukung secara penuh giat-giat akademisi sebagaimana yang diinisiasi Pengcab Kagama dalam mengaktivasi kajian-kajian Pancasila secara kontekstual.

 “Kita tidak menginginkan perilaku kebangsaan dan praktik demokrasi yang nir-etika. Oleh sebab itu, lahirnya pusat studi atau kajian Pancasila di kampus-kampus semakin menemukan momentumnya dalam konteks kebangsaan sekarang ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, diskusi kebangsaan yang digelar Pengcab Kagama kota Kendari ini merupakan kegiatan rutin yang telah berlangsung beberapa kali dengan narasumber-narasumber handal, baik dalam maupun luar Sulawesi Tenggara. Beberapa narasumber luar yang pernah diundang diantaranya adalah Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M. Phil. (Guru Besar Universitas Gajah Mada), disamping narasumber-narasumber lokal dengan bidang kepakaran masing-masing.

Kegiatan ini diikuti dengan penuh antusias oleh jajaran Pengurus Cabang Kagama Kota Kendari, pada dosen dan mahasiswa Pascasarjana. Turut hadir pula Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Eka Suaib, M. Si., Kepala Pusat Studi Pancasila IAIN Kendari, Dr. Muh. Ikhsan, M. Ag. dan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Haluoleo, Dr. Muh. Sabaruddin Sinapoy, SH., M.Hum dan jajaran pengurus lainnya. (Rin)