KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Syahrul Said, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Sultra yang tengah mempersiapkan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Proyek strategis ini dinilai akan menjadi tonggak penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan di Sultra.

"Rencana pembangunan jembatan ini akan sangat berdampak positif, khususnya dalam memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah. Ini juga akan memangkas biaya logistik serta mempercepat mobilitas masyarakat," kata Syahrul dalam keterangannya, Senin (22/7/2025).

Legislator Nasdem tersebut secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, atas komitmennya mendorong percepatan realisasi proyek ini. Menurut informasi, pembangunan fisik jembatan akan dimulai pada tahun 2026 mendatang.

Ia juga menyayangkan masih adanya perdebatan di publik terkait siapa yang memprakarsai proyek ini. Menurutnya, hal tersebut tidak lagi relevan.

"Siapapun yang menginisiasi, yang terpenting adalah proyek ini bisa terwujud dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Sultra. Pemerintah harus tetap fokus pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Syahrul meyakini, jembatan penghubung yang dirancang akan melintasi Selat Buton itu akan menjadi salah satu infrastruktur vital yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau di Sultra, terutama di kawasan Buton Raya dan Muna Raya.

Untuk realisasi pembangunan jembatan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka sudah melakukan survei lokasi di Kelurahan Palabusa, Kota Baubau beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan untuk memastikan clearance jalan laut di bawah bentang jembatan aman untuk pelayaran 10–20 tahun ke depan .

Proyek Jembatan Buton-Muna telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra, dan kini dalam tahap perencanaan teknis. Jembatan tersebut diproyeksikan memiliki panjang sekitar 2.969 meter dan diharapkan akan menjadi jalur penghubung strategis antarpulau yang selama ini hanya dapat diakses melalui jalur laut.

Jika terealisasi, jembatan ini akan menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara yang menghubungkan dua pulau besar, serta menjadi penopang utama konektivitas di wilayah kepulauan.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Fajar Ishak Daeng Jaya Resmi mendaftar sebagai Calon Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Ketua panitia pelaksana pemilihan Ketua DPD Hanura Sultra, Ahmad Muhaimin saat ditemui di sekretariat penjaringan di Jalan Madusila kompleks ruko Citra Land Blok I No 5, senin (21/07/2025) mengatakan, Fajar Ishak sebagai pendaftar pertama yang mengambil formulir. 

“Sekitar pukul 10.00 wita untuk mengambil formulir pendaftar anggota, “ ungkapnya. 

Dikatakan, pendaftaran calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari tanggal 21 hingga 26 Juli 2025 menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung awal Agustus, 

Lebih lanjut dikatakan, kandidat Ketua DPD selain berasal dari kader internal, juga bisa berasal dari non kader. “ Bagi yang berminat silahkan mendaftar. Syaratnya harus bersih, berintegritas tinggi dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat untuk membawa Partai Hanura berjaya pada pemilu mendatang, “ ujarnya.

Sementara itu, Fajar Ishak saat ditemui usai mengambil formulir pendaftaran mengatakan, kehadirannya di sekretariat penjaringan Calon Ketua DPD Hanura bertujuan untuk mendaftar sebagai calon Ketua. 

“Saya berani mendaftar ini karena memiliki keyakinan untuk bisa membesarkan Partai Hanura untuk lima tahun ke depan,”ungkapnya.

Untuk itu, dengan segala upaya maksimal akan dilakukan jika amanah ini diberikan untuk membesarkan Partai. 

“Saya siap mewakfkan diri dan lahir batin untuk membesarkan Partai Hanura di Sultra, “tegasnya.(Rin/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Kota Baubau secara resmi meluncurkan 43 Koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Baubau di Wantilan Pura Desa Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Senin (21/7/2025). 

​Peresmian ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, didampingi Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu. Turut hadir jajaran Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD, Perum Bulog Baubau, serta para camat dan lurah se-Kota Baubau.

Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian acara nasional Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang digelar di Klaten, Jawa Tengah. 

​"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas Ridho Allah SWT, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Baubau saya nyatakan diluncurkan,"ujar Wali Kota Yusran Fahim.

Pada kesempatan tersebut, ​Wali Kota menjelaskan, Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan Inpres 9 tahun 2025 dengan tujuan utama meningkatkan ketahanan pangan demi mendukung program makan bergizi gratis.

​"Di samping itu, untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi yang terjadi di masyarakat,"jelasnya.

​Peluncuran koperasi ini, kata Wali Kota, menandai dimulainya penguatan ekonomi nasional dari level desa dan kelurahan yang selama ini belum terkelola optimal. Ia juga mengatakan, Kelurahan Ngkari-Ngkari sebagai pusat peluncuran Koperasi Merah Putih ini adalah simbol keragaman dan ketahanan pangan di Baubau.

​"Kita yakin Kota Baubau akan mampu mendukung program Nasional makan bergizi gratis. Karena kita mempunyai beragam potensi pertanian dan pangan. Kita juga diuntungkan sebagai daerah penyangga di sekitarnya,"paparnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Baubau ini ​menekankan, seluruh potensi ini adalah pasar yang harus dimanfaatkan, dan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu sektor ekonomi terdepan. Ia berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi mampu mengenali dan memetakan potensi daerah di seluruh wilayah Kota Baubau.

​Sebelum seremoni, dilakukan penyerahan simbolis akta notaris koperasi Merah Putih kepada para pengurus koperasi kelurahan, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Beras SPHP. Penyerahan beras ini menandai dimulainya penjualan beras SPHP oleh koperasi-koperasi tersebut.

​Usai peluncuran, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau beserta tamu undangan mengikuti secara virtual acara Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., tegaskan makna kepemimpinan dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya saat 

memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur, Senin, (21/07/ 2025).

Apel ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Biro, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta ribuan ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas peningkatan kedisiplinan ASN, khususnya terkait kehadiran dalam apel maupun pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu satu setengah bulan ke depan, evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan akan diumumkan secara terbuka kepada seluruh perangkat daerah.

“Saya melihat perkembangan demi perkembangan, kehadiran ASN semakin baik. Dalam waktu dekat, kantor yang paling disiplin dan yang kurang disiplin akan diumumkan. Oleh karena itu, prestasi di kantor masing-masing harus terus dimaksimalkan,” ujar Wakil Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Ir. Hugua juga menginformasikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara akan segera ditetapkan oleh DPRD. Penetapan tersebut menjadi momen penting karena merupakan bentuk konkret dari janji politik pasangan ASR–Hugua dalam membangun Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius selama lima tahun ke depan.

“RPJMD itu adalah realisasi janji politik kami selama kampanye. Ini akan menjadi dokumen penting untuk mencapai visi-misi Sultra ke depan, diturunkan dalam rencana kerja tahunan (RKPD), APBD perubahan, dan APBD induk ke depan,” ungkapnya.

Wagub juga menekankan bahwa RPJMD Sultra ke depan akan difokuskan pada tiga leading sector utama, yaitu:

1. Perikanan, kelautan, dan ketahanan pangan sebagai kekuatan berbasis sumber daya alam dan kebutuhan pokok masyarakat;

2. Pengembangan industri hilirisasi berbasis masyarakat sebagai solusi terhadap pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di luar sektor ASN;

3. Penguatan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan lintas sektor yang memiliki dampak luas pada 17 kategori pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Ir. Hugua menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut akan didukung oleh seluruh OPD melalui kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan segera ditetapkan. Ia menegaskan bahwa sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial tetap memperoleh alokasi anggaran, namun diarahkan untuk mendukung sektor unggulan daerah.

Dalam bagian utama arahannya, Wakil Gubernur menyoroti peran ASN sebagai pemimpin di unit kerja masing-masing. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan tidak sama dengan manajemen atau administrasi, melainkan lebih kepada perilaku dan kemampuan menginspirasi.

“Kepemimpinan bukan sekadar administrasi, tetapi bagaimana Anda menginspirasi. Seorang kepala OPD harus mampu menciptakan kepala bidang yang hebat, lalu kepala bidang melahirkan kepala seksi yang hebat. Begitu seterusnya,” tegasnya.

Menurutnya, seorang pemimpin sejati harus berpikir besar, memiliki visi fungsional, serta mampu berjuang keras untuk memajukan daerah, sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Sultra yang terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperjuangkan dana pusat melalui skema dekon dan tugas pembantuan.

Wagub juga mengingatkan seluruh ASN untuk selalu waspada dan fokus dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar aman jika tidak menunjukkan dedikasi, integritas, dan kinerja.

 “Tidak ada yang aman, saya pun tidak aman. Fokus dan dedikasi pada tugas masing-masing. Jangan salahkan siapa pun jika Anda tersingkir dari sistem,” ujarnya tegas.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui apel ini, ia memulai seri arahan tentang kepemimpinan yang akan terus disampaikan secara bertahap dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, pemahaman mendalam tentang arti kepemimpinan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi pembangunan di Sulawesi Tenggara lima tahun ke depan.

“Ini adalah seri pertama dari pandangan saya tentang definisi kepemimpinan. Insyaallah akan saya lanjutkan dalam seri-seri berikutnya. Karena bagi saya, kepemimpinan adalah kunci masa depan Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Apel gabungan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan penguatan tekad seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja lebih disiplin, visioner, dan sinergis dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman dan sejahtera. (Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong terwujudnya sekolah unggulan baru setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di 17 kabupaten/kota. 

Plt. Kepala Dinas Dikbud Sultra Prof Aris Badara mengatakan semangat mendorong sekolah unggulan pada 17 kabupaten/kota se-Sultra harus ditingkatkan.

"Semua kabupaten/kota sudah memiliki SMA unggulan atau sekolah terbaik. Jumlah sekolah unggulan harus ditingkatkan untuk mengurai penumpukan minat di satu sekolah atau dua sekolah," kata Aris.

Ia memberi contoh, calon siswa maupun orang tua di Kota Kendari menargetkan anaknya masuk SMA 4 Kendari dan SMA 1 Kendari. 

Padahal SMA 2 Kendari, SMA 6 Kendari, SMA 12 Kendari, SMA 9 Kendari dan SMA 10 Kendari juga tidak ketinggalan soal kualitas.

"Persepsi calon siswa dan orang tua bahwa SMA 4 Kendari dan SMA 1 Kendari unggul segala-galanya. Stigma yang tidak terbendung setiap suasana penerimaan siswa baru," kata Aris.

Demikian halnya di kabupaten/kota se-Sultra pasti ada SMA yang menjadi idola calon siswa dan orang tua.

Keadaan ini, mesti menjadi motivasi bagi kepala sekolah, para guru untuk menciptakan nilai-nilai keunggulan di sekolah masing-masing. 

"Seorang kepala sekolah harus menjadi leader yang handal. Guru-guru pun harus memiliki semangat yang sama dalam rangka memajukan sekolah tempat mengajar," katanya.

Kepala SMA Negeri 4 Kendari Liyu mengatakan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah kunci mempertahankan atau memajukan sekolah.

"Brand SMA 4 Kendari terjaga sejak berdiri tahun 80-an hingga sekarang. Dari rezim ke rezim pimpinan SMA 4 Kendari bertanggungjawab mempertahankan nama besar sekolah ini," kata Liyu.

Kepala SMA Negeri 6 Kendari Idham mengatakan dari tahun ke tahun sekolah kami berbenah.

Ia memberi contoh, jumlah siswa/siswi yang bebas tes masuk perguruan tinggi negeri terus meningkat. Perguruan tinggi yang disasar juga makin bervariasi.

Namun demikian, sarana prasarana penunjang pembelajaran dan komitmen guru serta siswa menjadi kunci menciptakan sekolah unggulan.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Manajemen RS Bahteramas Kendari , Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berbenah untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Direktur Utama RS Bahteramas Kendari, dr. Muchammad Saiful, Sp.B, Subsp.Onk(K), mengatakan saat ini sedang penataan lingkungan Bahteramas.

Pohon-pohon kayu berusia tua di halaman RS Bateramas ditebang mengantisipasi tumbang saat musim penghujan dan saat diterpa angin kencang.

"Kami akan rehabilitasi kembali pohon-pohon tua ini dengan menanam kembali pohon penghijauan sehingga lebih asri , nyaman dan menyejukan," kata Direktur Utama RS Bahteramas Kendari, dr. Muchammad Saiful, Sp.B, Subsp.Onk(K).

Perwajahan bagian depan RS Bahteramas juga berubah lebih bersahabat. Termasuk pohon berusia tua yang ada di lingkungan RS ditata kembali agar tidak merusak kabel penerangan. 

"Kami juga menerima informasi dari masyarakat bahwa pada malam hari halaman Rumah Sakit Bahteramas menyeramkan," kata Saiful.

Perencanaan penataan lingkungan RS Bahteramas dibuat sebaik mungkin.Halaman tidak sekadar ditanami pohon tetapi didesain, dirancang dengan taman-taman yang akan dilengkapi lampu taman.

"Kami bekerja keras merubah wajah RS Bahteramas. Halaman RS Bahterasmas tidak akan menyeramkan lagi," ujarnya. 

Pantauan di sekitar RS Bahteramas bahwa lapak di sebelah utara sudah ditertibkan.

"Lapak ditertibkan karena kelihatan kumuh. Segera dibangun dengan konsep terbaik untuk mereka tempati kembali menjual," tuturnya. 

Selain penataan taman, semua keluhan masyarakat berusaha untuk dibenahi, air yang tidak mengalir, WC yang tersumbat, ruangan yang kumuh dan rusak, lingkungan yang gelap, semuanya dalam proses pembenahan. 

Target RSUD Bahteramas harus menjadi RS unggulan bukan hanya kata- kata tetapi kita wujudkan sehingga kita semua masyarakat sultra bangga mempunyai RSUD Bahteramas. Insya Allah semua itu kita upayakan untuk terwujud.

Ia menambahkan pembangunan dan pembenahan itu sudah mulai nampak, terlihat sudah tidak ada lagi antrian pendaftaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat. 

Sekarang masyarakat mendaftar ke poli dengan nyaman, sofa-sofa pendaftatan telah disediakan sehingga pasien dan keluarganya merasa lebih nyaman. RSUD Bahteramas akan terus berbenah dan betul- betul akan menjadi unggulan masyarakat sultra.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang digelar di Kendari, Rabu (16/7/2025).

Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Sultra sekaligus Gubernur sebagai Ketua GTRA Provinsi Sultra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat koordinasi ini.

Sekda Sultra melanjutkan, sebagaimana diketahui bersama, reforma agraria merupakan kebijakan nasional mendasar dan strategis, yang ditegaskan dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. 

Reforma agraria adalah, masih Sekda Sultra, upaya untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan, melalui dua pendekatan utama yaitu penataan aset dan penataan akses.

“Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berperan penting dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan reforma agraria lintas sector,” katanya.

Dia menjelaskan, gugus tugas ini diketuai langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan secara konsisten membangun koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota, serta dengan unit kerja kementerian/lembaga terkait di tingkat daerah.

Lebih lanjut Sekda Sultra menerangkan, kerja-kerja GTRA difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah agar lebih berkeadilan. Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah. Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis akses kepada sumber daya dan peluang ekonomi. 

“Rapat koordinasi akhir yang kita laksanakan hari ini merupakan momen strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas lembaga. Saya mewakili Gubernur Sultra berharap agar forum ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi, namun juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen dan membangun kesepahaman bersama dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Sekda Sultra melanjutkan, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan aset (asset reform), arah kebijakan nasional telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung visi “bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045”.

Dia mengungkapkan, visi besar ini diterjemahkan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita kedelapan, yaitu “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

“Oleh karena itu, seluruh potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Sulawesi Tenggara yang telah dinyatakan clear and clean harus segera ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, baik melalui skema legalisasi aset maupun melalui redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak,” pesannya.

Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan penataan akses (access reform) harus terus didorong melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini mencakup penyediaan akses permodalan, bantuan bibit, pupuk, pelatihan teknologi, serta dukungan pemasaran dan distribusi hasil. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan para penerima manfaat reforma agraria dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

“Tentu diharapkan kedepan agar keberadaan GTRA Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi forum integratif yang menghubungkan berbagai program pemberdayaan lintas sektor. Kita juga perlu terus menambah cerita- cerita keberhasilan (success stories) sebagai bukti nyata dari efektivitas pelaksanaan reforma agraria di daerah kita,” harapnya lagi.

Secara khusus, Sekda Asrun Lio juga menyampaikan ajakan Gubernur Sultra kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan dukungan dan pendampingan aktif dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah. 

“Penyelesaian konflik ini menuntut pendekatan kolaboratif yang bersifat lintas sektoral, demi terciptanya keadilan dan ketenteraman masyarakat. Ingin menekankan kembali bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Untuk itu, mewakili Gubernur Sultra mengajak seluruh ketua dan anggota GTRA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus menunjukkan kinerja yang nyata dan berorientasi pada hasil. Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” pesannya lagi.

Dia pun kembali berharap agar kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai acara seremonial semata, tetapi menjadi pemantik gerakan yang lebih luas, berkelanjutan, dan membumi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Turut hadir, diantaranya anggota Forkopimda Provinsi Sultra, Kapolda Sultra atau yang mewakili, Danrem 143 Halu Oleo atau yang mewakili, Kajati Sultra atau yang mewakili.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra, para Kepala kantor Pertanahan kabupaten maupun kota se Sultra, para Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional lingkup Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, perwakilan dari dinas/instansi terkait, serta seluruh peserta rapat terkait lainnya. (Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik (Plh Sekretaris Daerah Prov. Sultra), La Ode Fasikin, secara resmi membuka Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia, khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sosialisasi GNBSM merupakan kolaborasi antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra atau yang mewakili, Ketua Subkomisi Sosialisasi Komisi III LSF RI Titin Setiawati, Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Komisi I LSF RI Satya Pratama, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, perwakilan perguruan tinggi, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra yang mewakili Kepala Dinas, Ketua dan anggota KPID Sultra, serta para pimpinan media di wilayah Sultra.

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LSF RI atas kepercayaan memilih Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun literasi publik terhadap konten tontonan sekaligus wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kualitas konsumsi media, khususnya bagi generasi muda.

 “Film di era modern bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga alat edukasi dan pembentukan karakter. Namun jika tidak disertai pengawasan yang bijak, film juga dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita semua – individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah – untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya budaya menonton yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menempatkan LSF sebagai lembaga dengan peran strategis dalam melindungi masyarakat dari konten film dan iklan film yang tidak layak. Meski begitu, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui kebijakan sensor, melainkan juga melalui pendekatan edukatif yang dilakukan lewat GNBSM.

 “Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri menjadi sangat relevan karena mendorong masyarakat untuk aktif memilih dan membina tontonan yang sesuai dengan usia serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Ini bukan semata tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lembaga daerah dan masyarakat luas,” tambahnya.

Pemprov Sultra mendukung penuh GNBSM sebagai bagian dari implementasi visi pembangunan daerah, yakni “Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan budaya literasi media, termasuk literasi tontonan.

 “Kami mendorong semua pemangku kepentingan – orang tua, pendidik, komunitas kreatif, hingga media sosial – untuk bersama-sama menginternalisasi nilai-nilai GNBSM dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan budaya sensor mandiri ini dalam program literasi digital dan pendidikan karakter. Ini penting untuk membangun ketahanan kultural masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan konten digital,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF RI Titin Setiawati berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara dalam memilah tontonan sesuai usia, khususnya bagi anak-anak dan remaja, agar mereka terlindung dari dampak negatif konten media serta dapat memperoleh manfaat positif dari film yang dikonsumsi.

Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, dalam paparannya mengingatkan bahwa kelompok anak-anak, remaja, dan perempuan merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh media. Ia menegaskan bahwa tanpa peran optimal orang tua dan literasi media yang memadai, tingginya konsumsi media yang tidak aman akan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak.

 “Penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) menjadi pilar utama untuk memastikan tayangan yang dikonsumsi publik tetap mengedepankan nilai hukum, sosial, dan budaya,” tegasnya.

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF RI, Satya Pratama, juga menekankan bahwa GNBSM bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menyaring tontonan, melindungi generasi muda dari paparan konten tidak layak, serta menciptakan budaya menonton yang sehat di era digital.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan berlanjut dalam bentuk program-program nyata dan kolaboratif di tingkat daerah untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang semakin cerdas, beretika, dan berbudaya dalam memilih konten tontonan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini secara resmi saya buka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi kita semua,” ujar La Ode Fasikin menutup sambutannya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) menanggapi berbagai informasi yang simpang siur ditengah masyarakat terkait kepemilikan saham dan menegaskan kembali status hukum yang sah terkait struktur kepemilikan saham Perseroan. 

PT TMS melalui Direktur Utama (Dirut), Syam Alif Amiruddin melalui rilisnya kepada media ini menegaskan, jika status hukum yang sah mengenai struktur kepemilikan sahamnya, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi.

Dikatakan, saat ini satu-satunya dasar hukum yang sah mengenai kepemilikan dan struktur perseroan tercatat dalam Akta Nomor 170 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Cokro Vera, S.H., M.Kn. Akta ini telah dinyatakan sah dan mengikat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 468/PDT.G/2024/PN.JKT.BRT tanggal 5 Mei 2025.

Sementara itu, dua akta lainnya, yakni Akta Nomor 4 tanggal 20 Maret 2024 dan Akta Nomor 6 tanggal 21 Maret 2024, telah secara tegas dinyatakan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian, semua tindakan atau pernyataan yang mengacu pada dua akta tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

"Putusan pengadilan ini memperkuat posisi hukum kami. Kami ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa PT Tonia Mitra Sejahtera yang beralamat di Jalan Malaka, Perumahan Citraland, Cluster Green Leaf, Blok F1 No.15, Anduonohu, Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara adalah satu-satunya perseroan yang sah secara hukum," tegas Syam Alif Amiruddin dalam keterangannya.

Selain memperjelas soal status kepemilikan, Syam Alif Amiruddin juga menekankan, hingga saat ini perusahaan tidak memiliki rencana menjalin kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, termasuk untuk keperluan perekrutan tenaga kerja atau karyawan baru. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan mencatut nama perusahaan. 

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terlebih jika ada pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari PT Tonia Mitra Sejahtera untuk menawarkan kerja sama, investasi, atau proses rekrutmen tertentu," kata Syam Alif Amiruddin.

PT TMS juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas dan legalitas perusahaan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama PT TMS secara tidak sah, perusahaan menyatakan akan menempuh langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selanjutnya, PT TMS menegaskan bahwa seluruh kerugian atau konsekuensi hukum yang timbul di masyarakat akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan sepenuhnya berada di luar tanggung jawab PT Tonia Mitra Sejahtera. 

Manajemen PT Tonia Mitra Sejahtera berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar serta tidak mudah terpengaruh oleh rumor atau tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Semoga dengan penjelasan ini, seluruh pihak dapat memahami posisi hukum kami dengan jelas. Kami mengajak semua pihak untuk mengonfirmasi setiap informasi langsung kepada manajemen PT TMS jika terdapat keraguan, demi menghindari kerugian di kemudian hari," tutupnya. (Rin/Red) 

BAUBAU, GAGASSULTRA..COM - Beberapa minggu terakhir, harga sejumlah bahan pokok di Kota Baubau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, olehnya itu Pemerintah Kota Baubau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar kegiatan pasar murah di pelataran halaman kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau selama dua hari, (08–09/07/ 2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE., dihadiri oleh pj Sekda Kota Baubau Drs MZ Amril Tamim, M.Si, Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, sejumlah kepala OPD Pemkot Kota Baubau, unsur Forkopimda, Bulog serta agen distributor Kota Baubau.

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, dalam sambutannya menekankan pelaksanaan pasar murah yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan hakikatnya yakni, benar-benar tersalurkan kepada masyarakat secara langsung.

“Kegiatan ini murni untuk masyarakat. Jangan sampai pasar murah ini menjadi ajang bisnis oleh oknum pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dikatakan, jika inflasi yang terjadi di Kota Baubau disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya harga beras, ayam beku, dan meningkatnya biaya distribusi akibat cuaca saat ini. Sehingga melalui pasar murah ini kiranya menjadi solusi untuk meredam lonjakan harga yang terjadi saat ini.

“Komoditas seperti beras, minyak, telur, cabai, dan tomat merupakan kebutuhan utama masyarakat yang hari ini mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Selain disebabkan cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen, biaya pengiriman juga turut menjadi faktor pemicu inflasi,” terangnya.

Harapannya, dengan pelaksanaan pasar murah, kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, H. La Ode Ali Hasan, mengatakan kegiatan pihaknya menyasar sekitar 700 warga dengan mekanisme pembelian yang dibatasi untuk mencegah pembelian berulang oleh satu orang.

"Sifatnya subsidi, maka pembelian dibatasi. Untuk beras minimal 2 sak,10 kg per pembeli, gula pasir minimal 2 kg, bawang merah 2 kg, dan telur 2 rak," kata Ali Hasan.

Adapun warga yang ingin berbelanja, diwajibkan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat utama. Kegiatan serupa bakal dilaksanakan seluruh kecamatan di Kota Baubau.

“Hari ini pelaksanaan perdana di Kecamatan Wolio, bertempat di halaman kantor dinas. Selanjutnya, kegiatan ini akan digelar bergilir di seluruh kecamatan se-Kota Baubau,” ungkapnya.

Di hari pertama, sekitar 200 warga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya di hari kedua, jumlah penerima diperkirakan meningkat menjadi 500 orang, termasuk penyaluran sekitar 350 sak beras subsidi dan 400 sak beras non-subsidi dari Bulog.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, H. Nasir, melalui laporannya menjelaskan, pelaksanaan pasar murah ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Baubau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau serta sejumlah distributor yang ada di Kota Baubau. Dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau melaui kegiatan ini, juga launching penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

“Pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas pokok yang berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Ada dua jenis pasar murah yang digelar, yaitu pasar murah bersubsidi dan pasar murah reguler,” ungkapnya.(Tio/Red)