KENDARI, GAGASSULTRA.COM – Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Tes Bakat Talents Mapping bagi pengurus FORHATI dan KOHATI yang berprofesi sebagai wartawan dan Broadcaster, di KAHMI Center Kendari, Selasa (10/02/2026), 

Tes bakat ini menggunakan metode 30Strength Typology (ST-30) yang bertujuan memetakan potensi, minat, dan kekuatan produktif kader perempuan FORHATI & KOHATI, khususnya di bidang jurnalistik dan media. Para peserta selain mengikuti  langsung juga sebagian besar mengikuti secara online karena tidak bisa hadir di KAHMI Center.

Korpres FORHATI Sultra, Rahmawati Azi,S.Pd.,M.A mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kader serta optimalisasi peran perempuan di ruang publik.

“FORHATI Sultra mendorong agar kader-kader perempuan, khususnya wartawan dan Broadcaster dapat mengenali potensi dan kekuatannya secara lebih terarah. Dengan pemetaan bakat ini, kontribusi kader diharapkan semakin maksimal dan sesuai peranya,” ujarnya.

Sementara itu, Praktisi Talents Mapping, Rahmaniar Azi,S.Sos,M.Pd menjelaskan, ST-30 tidak hanya mengidentifikasi kelebihan, tetapi juga membantu peserta memahami keterbatasan diri sehingga seorang wartawan dapat menemukan peran terbaik dalam dunia media dan menguatkan gaya jurnalistik personal.

“ST-30 membantu individu mengenali kecenderungan peran dan kekuatan produktif yang dimiliki. Dengan pemahaman ini, seseorang akan lebih efektif dalam mengambil peran, baik secara profesional maupun sosial, sehingga dapat memperkuat kinerja tim redaksi” jelasnya.

FORHATI Sultra berharap kegiatan ini menjadi langkah awal membangun basis data potensi kader sekaligus melahirkan jurnalis dan Broadcaster perempuan yang memiliki kesadaran diri, kompetensi, dan personal branding yang kuat.(Rin/Red)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Suasana apel pagi di lapangan Kantor Wali Kota Baubau Palagimata pada Senin (09/02/2026) tampak berbeda dari biasanya. Rona bahagia terpancar dari wajah ribuan pegawai yang hadir, menandai sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan karier mereka. Apel rutin tersebut menjadi sangat istimewa karena dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu bagi ribuan tenaga honorer.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dedikasi para pegawai.

"Atas nama Pemerintah Kota Baubau, dan secara pribadi, saya ucapkan selamat. Kami sangat bersyukur dan turut berbahagia.Dengan penyerahan ini, terdapat kepastian kerja bagi 1.869 honorer yang kini resmi menyandang status sebagai ASN PPPK Paruh Waktu," ungkapnya di hadapan seluruh peserta apel.

Dikatakan, Pemerintah menyadari bahwa status baru ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian panjang. Tercatat, banyak di antara penerima SK tersebut yang telah mengabdi kepada daerah selama puluhan tahun dengan penuh kesabaran.

"Saya dan Ibu Wakil Wali Kota tahu betul, ada yang telah mengabdi hingga puluhan tahun. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas loyalitas tersebut. Kini, kesabaran dan penantian panjang itu telah tuntas," tambahnya disambut tepuk tangan haru para pegawai.

Dengan beralihnya status menjadi ASN, para pegawai diingatkan bahwa kini ada sistem dan mekanisme kinerja yang lebih terukur. Penekanan pada integritas, profesionalisme, dan disiplin menjadi poin utama yang harus dijaga sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani.

Pemerintah menegaskan bahwa Kota Baubau tidak hanya membutuhkan tambahan jumlah pegawai di atas kertas atau sekadar memenuhi daftar hadir. Target utamanya adalah menciptakan birokrasi yang mampu bekerja cerdas dan melayani dengan ikhlas.

Kekuatan Baru Pelayanan Publik sebanyak 1.869 orang ini setara dengan 32% dari total keseluruhan ASN di Kota Baubau. Persentase yang besar ini dipandang sebagai suntikan energi luar biasa bagi percepatan pembangunan daerah.

"Artinya, PPPK Paruh Waktu adalah tambahan kekuatan yang sangat besar dalam memperkuat pelayanan publik yang maksimal. Mari kita kerja bersama untuk mewujudkan Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera, dan Bermartabat," tutupnya.(Hasrin/Red)

Oleh: Rahmawati Azi (Koordinator Presidium Forhati Sultra)

Dalam dunia jurnalistik yang kian ramai oleh kecepatan dan kompetisi, perempuan sering kali hadir dengan beban berlapis. Ia dituntut profesional, objektif, dan tangguh, namun pada saat yang sama masih harus bernegosiasi dengan stereotip gender, standar moral, dan keraguan yang dilekatkan pada tubuh serta suaranya. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar apakah perempuan mampu, melainkan bagaimana perempuan menyadari dan merebut kuasa atas dirinya sendiri.

Kesadaran diri menjadi isu feminis yang fundamental. Feminisme tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan yang frontal, tetapi juga dalam praktik tanpa propaganda naratif, mengenali potensi, memahami batas, dan menentukan peran secara sadar. Dari kesadaran inilah kerja-kerja perempuan di ruang publik memperoleh makna daya saing.

Pelaksanaan Tes Bakat bagi jurnalis perempuan FORHATI Sulawesi Tenggara dengan metode 30Strength Typology (ST-30) berangkat dari kesadaran tersebut. Kegiatan ini bukan sekadar pemetaan teknis atau agenda organisasi, melainkan ruang refleksi bagi perempuan untuk membaca dirinya sendiri, sebuah langkah yang dalam tradisi feminisme dikenal sebagai upaya merebut kembali otoritas atas tubuh, pikiran, dan pilihan hidup.

Selama ini, perempuan sering diposisikan sebagai objek penilaian: dinilai kompetensinya, dinilai suaranya, bahkan dinilai sikap dan ekspresi emosinya. Tes bakat yang kami lakukan justru membalik logika itu. Perempuan diajak menjadi subjek yang menilai dirinya sendiri, memahami kecenderungan peran, dan mengenali kekuatan yang dimilikinya. Inilah praktik feminisme yang berangkat dari self-awareness dan self-definition.

Dalam kerja jurnalistik, kesadaran ini sangat menentukan. Jurnalis perempuan tidak hanya berhadapan dengan fakta, tetapi juga dengan relasi kuasa: siapa yang boleh bicara, isu apa yang dianggap penting, dan suara siapa yang kerap disisihkan. Tanpa kesadaran diri, perempuan mudah terjebak menjadi pelaksana rutin dalam sistem yang belum sepenuhnya adil. Namun dengan kesadaran akan potensi dan batasnya, perempuan dapat memilih posisi yang lebih strategis, baik sebagai penulis, editor, penggerak isu, maupun penjaga perspektif kritis.

Feminisme mengajarkan bahwa pengalaman perempuan adalah sumber pengetahuan yang setara. Tes bakat membantu perempuan membaca pengalaman itu secara lebih terstruktur: apa yang menjadi kekuatan, di mana energi paling produktif bekerja, dan peran apa yang bisa dijalani tanpa harus mengorbankan diri secara berlebihan. Ini penting, karena kelelahan perempuan di ruang publik sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan karena ditempatkan pada peran yang tidak selaras dengan potensi dan nilai yang diyakininya.

Di sinilah relevansi talent mapping dengan agenda feminis. Ia bukan alat untuk menyeragamkan perempuan, melainkan untuk menegaskan keberagaman. Tidak semua perempuan harus berada di garis depan yang sama, berbicara dengan cara yang sama, atau memperjuangkan isu dengan strategi yang seragam. Feminisme justru hidup dari keberagaman peran dan pilihan sadar.

FORHATI Sultra memandang bahwa kaderisasi perempuan ke depan tidak cukup hanya berbasis militansi dan loyalitas struktural. Ia harus dibangun di atas kesadaran diri, kejelasan peran, dan keberanian menentukan posisi. Jurnalis perempuan yang sadar akan kekuatannya akan lebih berdaulat dalam memilih isu, lebih berani mempertahankan perspektif, dan lebih tahan menghadapi tekanan.

Pada akhirnya, tes bakat ini bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu masuk menuju praktik feminisme yang lebih membumi: perempuan yang mengenali dirinya, berdamai dengan keterbatasannya, dan dengan sadar merebut ruang kontribusi yang bermakna. Dalam dunia jurnalistik yang masih sarat bias gender, kesadaran semacam ini adalah bentuk perlawanan paling awal dan paling menentukan.(***)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Musyawarah Cabang (Muscab) IV serentak Partai Hanura SE Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (05/02/2026) menelorkan ketua terpilih di Kabupaten/Kota. Salah satunya DPC Kabupaten Buton.

Dalam Muscab tersebut, DPP Hanura menunjuk LM Sumarlin sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Buton periode 2025 - 2030 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor A/049/DPP-HANURA/II/2026, Tanggal 03 Februari 2026 bersamaan dengan 15 DPC Kabupaten/Kota di Sultra.

Terpilihnya LM Sumarlin sebagai Ketua DPC Hanura berawal dari tekadnya untuk mengambil bagian dalam membangun Kabupaten Buton. Untuk itu, paska pengumuman pendaftaran calon Ketua DPC Kabupaten Buton beberapa waktu lalu oleh DPD Hanura Sultra, maka dengan jiwa besar langsung mendaftar dan mengikuti fit and propertest.

“Saya siap mengibarkan dan menyebarluaskan panji-panji Partai Hanura di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Buton,”kata Sumarlin usai menerima bendera pataka partai yang diserahkan Korwil IX DPP Hanura,yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM.

Selanjutnya, Ketua DPC Hanura Kabupaten Buton yang juga didaulat sebagai ketua formatur diberi tugas untuk menyusun kepengurusan partai hingga ke ranting.

“Kita sepakati satu Minggu untuk pembentukan kepengurusan partai sehingga bisa komplit semuanya,”kata Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya sekaligus ketua sidang.

Sumarlin usai menerima tanggung jawab sebagai Ketua DPC Hanura Buton mengaku sangat antusias bergabung dan siap membesarkan partai karena merasa sevisi untuk membangun daerah.

“Saya menghormati dan menghargai karena Partai Hanura menerima dengan tangan terbuka, sehingga kedepannya akan bersama-sama membesarkan partai dana menjadikan Sultra sebagai lumbung suara partai,”tegasnya. (Rin/Red)

- 15 DPC Hanura Kabupaten/Kota disetujui DPP

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Noor Gemilang Siradja reami menahkodai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Baubau periode 2025-2030. Terpilihnya Gilang sapaan akrabnya dilakukan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) IV serentak di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (05/02/2026).

Dalam proses pelaksanaan Muscab IV dipimpin langsung Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Fajar Ishak Daeng didampingi dua anggota sidang.

Penetapan Noor Gemilang Siradja sebagai Ketua DPC Hanura Kota Baubau berdasarkan surat keputusan atau rekomendasi DPP Partai Hanura Nomor : A/049/DPP-HANURA/II/2026, Tanggal 03 Februari 2026 bersamaan dengan 15 DPC Kabupaten/Kota di Sultra.

Ketua DPC Hanura Kota Baubau terpilih, Noor Gemilang Siradja bersama Korwil IX DPP Hanura dan Ketua DPD Hanura Sultra foto bersama usai Muscab

Surat keputusan DPP Hanura tersebut dibacakan langsung Ketua sidang Muscab IV serentak Fajar Ishak Daeng Jaya dan disetujui seluruh peserta. Selanjutnya, seluruh Ketua DPC Hanura terpilih langsung menerima bendera pataka dari Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali disaksikan pengurus DPD Hanura Sultra.

“Saya siap mengibarkan dan menyebarluaskan panji-panji Partai Hanura di seluruh pelosok wilayah Kota Baubau,”tegas Noor Gemilang Siradja saat menerima bendera pataka partai.

Berikut daftar persetujuan calon Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten/Kota se Sultra yang ditandatangani oleh DPP Partai Hati Nurani Rakyat yakni Wakil Ketua Umum OKK, Drs. H. Akhmad Muqqwam dan Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani.

 NAMA KABUPATEN/KOTA 

1 Iman Munandar, ST Kota Kendari 

2 Noor Gemilang Siradja, S.Ip Kota Baubau 

3 Barlian Kabupaten Kolaka Utara 

4 Hj. Suwarsih Aras, SE Kabupaten Kolaka 

5 Nurmantasia Kabupaten Konawe Selatan 

6 Samir, S.IP., M. Si Kabupaten Konawe Utara 

7 Ir. Abdul Halim, M.Si Kabupaten Konawe Kepulauan 

8 La Saemuna, SE Kabupaten Muna 

9 Sarman Kabupaten Muna Barat 

10 LM. Sumarlin, SE Kabupaten Buton 

11 Aliadi, S.Pd Kabupaten Buton Selatan 

12 Djoysman S, SE., SH Kabupaten Buton Tengah 

13 Ua Rahman Kabupaten Buton Utara 

14 Ali Kamar Halim, SE Kabupaten Wakatobi 

15 Zukri Kabupaten Kolaka Timur (Rin/Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura se-Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV secara serentak, Kamis (5/2/2026). Muscab ini dihadiri seluruh 14 DPC Kabupaten/Kota di Sultra minus Konawe, Konawe Utara dan Bombana.

Forum ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum konsolidasi besar untuk menata standar kepemimpinan partai hingga ke akar rumput, sekaligus mengunci target menjadikan Sultra sebagai lumbung suara Hanura pada 2029 dan 2031.

Korwil IX DPP Partai Hanura saat membuka pelaksanaan Muscab IV serentak Partai Hanura Sultra

Kegiatan ini di buka Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM dan Ketua DPD Hanura Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya yang menyampaikan arahan strategis bagi para calon Ketua DPC.

Dalam arahannya, Adeni Mohan menegaskan perubahan Hanura di Sultra bukan pada simbol, melainkan pada keseragaman visi-misi dari pusat hingga daerah.

 “Hanura Sultra ini sudah berubah. Bukan karena bajunya atau benderanya, tapi seluruh kader dari pusat sampai bawah punya visi yang sama,” tegasnya.

Dikatakan, langkah DPD Partai Hanura Sultra dalam menjaring calon Ketua DPC melalui fit and propertest sebagai langkah baru yang patut di apresiasi. Hal ini tidak lepas dari pemilihan ketua DPC yang berkualitas sebagai “lokomotif” partai di daerah. 

Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya

“Tidak serta-merta karena kedekatan. Kita lihat latar belakang, pengalaman, dan kapasitasnya. Karena dia ini lokomotif yang akan menarik gerbong besar,” katanya.

Ia mengingatkan agar Ketua DPC terpilih tidak larut dalam euforia, tetapi segera menyusun formatur, memperkuat PAC hingga anak ranting, dan bersiap menghadapi verifikasi faktual 2027.

 “Tidak boleh lagi fiktif. Sekarang dicek. Kalau ketahuan, ada konsekuensi hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya menyebut Muscab serentak ini sebagai titik start menuju kemenangan. Ia optimistis Sultra bisa menjadi lumbung suara Hanura karena partai ini tumbuh dari simpati rakyat, bukan kekuatan elit.

“Hanura bukan partai kecil. Hanura itu ‘hanya nurut rakyat’. Tidak ada anggota DPRD Hanura yang anak bupati atau anak gubernur. Tapi kita bisa menciptakan kursi karena melekat di hati masyarakat,” ucap Fajar.

Fajar memaparkan pengalamannya terpilih sebagai anggota dewan dengan biaya minim sebagai bukti bahwa strategi dan kedekatan dengan masyarakat lebih menentukan daripada kekuatan modal. 

“Kalau uang pas-pasan saja kita bisa dapat kursi, apalagi kalau punya uang. Tinggal pilih, mau menang atau mau tampil mentereng sebelum menang,” katanya.

Untuk itu, dalam target besar membesarkan partai, setiap dapil di Sultra minimal memiliki satu kursi Hanura, baik di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi. Bahkan, Fajar menegaskan evaluasi keras bagi Ketua DPC ke depan. “Kalau sampai 2031 masih ada Ketua DPC yang tidak jadi anggota DPRD, tidak usah lagi jadi Ketua DPC,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, fit and proper test bukan untuk meragukan senioritas kader, melainkan memicu semangat dan menjadi ruang berbagi strategi agar kemenangan bisa diraih bersama.

Muscab IV ini menandai konsolidasi serius Hanura Sultra dalam menata kualitas kepemimpinan, memperkuat struktur hingga bawah, dan menyatukan langkah menuju target besar partai di masa mendatang.(Lipsus/Hasrin Ilmi)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Memanfaatkan masa reses, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Fajar Ishak Daeng Jaya kembali menjaring aspirasi masyarakat. Kali ini menemui masyarakat di Kelurahan Labalawa, Kota Baubau,Senin (02/02/2026).

Mengingat masyarakat di Kelurahan ini sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, ia mengharapkan dapat memberikan perhatian terkait kebutuhan sebagai petani.

Dalam pemaparannya di hadapan masyarakat, Fajar Ishak menyampaikan, kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sebuah konsekuensi dan tanggung jawab.

Warga Kelurahan Labalawa saat menghadiri reses Anggota DPRD Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya

“Kali ini sasaran utama saya menyentuh kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan agar mereka menyampaikan secara langsung. Setelah itu akan menjadi bahan untuk diperjuangkan,” kata Fajar Ishak.

Kehadiran Legislator Hanura ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Bahkan, dalam diskusi yang berjalan dinamis masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan.

Diantara usulan yang disampaikan masyarakat ada beberapa yang menjadi perhatian diantaranya kebutuhan air bersih, pengairan air untuk tanaman, kebutuhan pupuk serta kebutuhan lain seperti bibit buah-buahan.

Komunikasi yang dibangun kata Fajar Ishak tidak hanya sebagai pada kegiatan reses ini. Namun ia membuka diri untuk menerima aspirasi dari masyarakat. 

“Tentunya kita akan memilih kebutuhan prioritas yang ada dalam nomenklatur yang memungkinkan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi,”kata Fajar Ishak didampingi Noor Gemilang Siradja yang juga anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Hanura.

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM-Reses masa sidang pertama tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dimanfaatkan seluruh anggota turun di daerah pemilihannya. Kegiatan ini juga dimanfaatkan anggota DPRD Kota Baubau, Noor Gemilang Siradja memanfaatkan turun menjaring aspirasi warga di Kelurahan Bone-Bone, Selasa (27/01/2026).

Kehadiran legislator Hanura ini di Kelurahan Bone-bone mendapat sambutan antusias dari warga. Bahkan, pada kesempatan tersebut warga banyak menyampaikan aspirasinya berjalan dengan dinamis yang dipandu langsung Lurah Bone-Bone, Ramadhan.

Menyikapi masukan masyarakat, Noor Gemilang Siradja Anggota DPRD Baubau menyatakan siap menampung masukan dan aspirasi untuk diperjuangkan.

"Kita sudah mendengar keluhan masyarakat dan ini menjadi salah satu catatan prioritas untuk diperjuangkan," kata Gilang sapaan akrabnya.

Anggota DPRD Baubau, Noor Gemilang Siradja foto bersama warga Kelurahan Bone-bone 

Dalam reses kali ini Kelurahan Bone-bone menjadi yang pertama dikunjungi. Ada beberapa usulan dan masukan dari warga diantaranya perbaikan Puskesmas Betoambari yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan warga, lampu penerangan jalan, jalan lingkungan serta pembagian bantuan kelompok masyarakat.

Sementara itu, Lurah Bone-bone, Ramadhan menyambut baik kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Baubau. Momentum ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan mengusulkan program prioritas.

“Ini akan menjadi jembatan aspirasi warga mengusulkan program pembangunan di kelurahan diluar usulan melalui musrembang,”singkatnya.

Kegiatan reses di Kelurahan Bone-bone di akhiri dengan foto bersama warga. (Rin/Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Kepulauan Buton, Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Baubau, Kamis (17/01/2026).

Pelaksanaan fit and propertest ini merupakan rangkaian lanjutan tahap pertama yang digelar di Kota Kendari Kamis (15/01/2025).

Ketua DPD Partai Hanura Sultra, H. Fajar Ishak Daeng Jaya kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi ajang seleksi figur calon pemimpin partai di tingkat kabupaten/kota.

Ketua DPD Hanura Sultra, H.Fajar Ishak Daeng Jaya (Kana) bersama koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM,

Untuk itu, kata Fajar dengan tagline Partai Hanura saat ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ mengajak semua komponen masyarakat untuk menyatukan langkah untuk membangun daerah maka Partai Hanura sangat terbuka.

“Terbukti komposisi peserta tidak hanya diisi kader partai tapi menarik sejumlah tokoh-tokoh di luar partai. Bahkan, ada yang baru bergabung karena ketertarikannya pada Hanura,”jelasnya.

Dikatakan, pelaksanaan uji kelayakan calon Ketua DPC Hanura di Kepulauan Buton ini meliputi lima daerah yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah dan Wakatobi.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM, menjelaskan pentingnya tahapan seleksi kepemimpinan partai di tingkat daerah sebagai langkah strategis organisasi.

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada Ketua DPD Sultra yang menyelenggarakan kegiatan fit and proper test ini. Hal ini diperlukan untuk menyaring figur-figur yang handal dan memiliki rekam jejak (track record) yang baik untuk memimpin.

“DPC ini sangat penting dalam rangka mengawaki dan sebagai lokomotif di daerah untuk kepentingan jangka panjang. Diperlukan orang-orang yang handal,” tegasnya.

Pantauan media ini, sebanyak lima DPC Partai Hanura di Kepulauan Buton yang mengikuti kegiatan fit and propertest. Sedangkan untuk DPC Hanura Kabupaten Buton salah satu calon ketua sudah mengikuti fit and propertest di Kota Kendari, Kamis (15/01/2026). Adapun calon yang mengikuti fit and propertest yakni Noor Gemilang Siradja (Kota Baubau), Naslia Alu (Kota Baubau), Ali Kamar Halim (Wakatobi), Aliadi (Busel), La Ode Amal (Busel), La Maharia (Buton), Joysman (Buteng), Ibnu Hasmy (Buteng), Hj Ratna (Kota Baubau) dan Aris Sujadmiko Martono (Kota Baubau).(Rin/Red)

JAKARTA, GAGASSULTRA.COM — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” Rabu,(14/01/2026), bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Prof. Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Ia menilai bahwa persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Prof. Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si, menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Prof. Taufiqurokhman mengakui bahwa diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.