KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek menggelar Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah Provinsi Sultra Tahun 2024, bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (13/11/2024).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio MHum PhD mewakili Pj Gubernur Sultra.

Dalam arahannya Asrun Lio menyampaikan, pembangunan di sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita tujuan pembangunan nasional.

"Lembaga kerjasama Tripartit daerah pusat, provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu cara untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik, yaitu dengan memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah,"jelasnya.

Dikatakan, Kebijakan pemerintah dibidang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial dalam hal ini LKS triprtit adalah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit.

"Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan lembaga kerja sama tripartit (LKS tripartit) adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.

Untuk itu, melalui kegiatan ini, Jenderal ASN Sultra ini mengharapkan khususnya kepada anggota LKS Tripartit daerah Provinsi Sultra periode 2024-2027, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar mampu memecahkan setiap permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di lingkungan dunia industrial/perusahaan baik dalam perusahaan skala kecil, menengah, maupun besar.

Sementara itu, Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy dalam rapat tersebut mengatakan, Distransnaker bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sultra, yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan beberapa kebijakan untuk mendorong percepatan terbentuknya Dewan Pengupahan pada 13 kabupaten dan satu kota.

Menurutnya, pembentukan Dewan Pengupahan sangatlah penting, karena lembaga tersebut akan melakukan survei untuk selanjutnya menetapkan standar upah yang layak di daerah bersangkutan.

"Dari 17 kabupaten kota di Sultra, baru tiga daerah yang memiliki Dewan Pengupahan, yang tentunya sangat diharapkan dapat membuat kebijakan standar upah yang layak,"kata Ali Haswandy.

Untuk diketahui,di Sultra baru tiga daerah yang memiliki Dewan Pengupahan yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kaposda Kota Kendari, Badan Intelejen Negara Daerah Sultra, Kepala Sub Bidang III Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sultra.

Selanjutnya, anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah Provinsi Sultra periode 2024 – 2027, dan anggota Sekretariat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah Provinsi Sultra periode 2024 - 2027.(Lipsus/Rin)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus memantapkan persiapan penyelengaraan Pilkada baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) maupun Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 27 November 2024. 

Ketua KPU Busel, Hastun saat ditemui media ini di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakot) Sengketa administrasi di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (07/11/2024) malam, mengatakan, saat ini pihaknya lagi fokus menuntaskan logistik pilkada, khususnya sortir surat suara. 

“Untuk sortir surat suara Pilbup dari laporan semunya sudah tuntas. Sedangkan untuk surat suara Pilgub udah hampir rampung,”ungkapnya.

Suasana sortir surat suara di gudang KPU Busel

Dari hasil sortir yang dilakukan, kata Hastun, tidak banyak ditemukan kerusakan. Sehingga pihaknya optimis untuk penyaluran logistik di semua kecamatan bisa berjalan sesuai dengan jadwal. 

“Ada juga kerusakan, itupun di dominasi bercak tinta yang ada dalam gbar pasangan calon, “jelasnya.

Dikatakan, untuk jumlah surat suara yang diterima KPU Busel disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 65.389 ribu ditambah dua koma lima pernah dan surat suara Pemungutan suara ulang (PSU) dan akan didiatrusi di 157 TPS. 

“Tinggal dimasukkan dalam amplop untuk diisi dalam kotak selanjutnya siap dilkukan diatribusi,”ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, mengingat daerah empat kecamatan di Busel berada di kepulauan dan menyeberang lautan, maka sebelum dilakukan distribusi akan dilakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait mulai dari BMKG untuk melihat cuaca, pihak keamanan dan pemerintah daerah. 

“Jadi proses persiapan distribusi logistik akan dibahas bersama. Karena empat kecamatan harus menyeberang lautan. Salah satunya kecamatan Batuatas yang menjadi perhatian karena berlokasi di pulau terluar Busel, “pungkasnya.(Rin/Red) 

-Parsadaan Harahap : Siapkan diri terhadap potensi pelanggaran administrasi

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Komisioner KPU RI, Parsadaan Harahap membuka resmi rapat Koordinasi (Rakor) penyesalan sengketa administrasi yang diselenggarakan KPU Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu, (06/11/2024) malam. 

Kegiatan diawali dengan sambutan Plh Ketua KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtyas mengucapkan selamat datang kepada Komisioner KPU RI, Parsadaan Harahap di Sultra untuk memberikan arahan dan membuka rakor yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU dan PPK di 17 kabupaten/kota di Sultra. 

“Kesempatan ini menjadi momentum terbaik kepada seluruh penyelenggara untuk mendengarkan arahan langsung dari anggota KPU RI sehingga proses penyelenggaran Pilkada di Sultra berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Komisioner KPU RI, Parsadaan Harahap pada kesempatan tersebut mengatakan, rakor ini sebuah momentum yang penting dan strategis untuk menyamakan persepsi. Meski gampang diucapkan namun sangatlah berat untuk dikerjakan karena kordinasinya harus menyeluruh. 

“Rakor ini momentum penting dan strategis dilaksanakan. Apalagi, jelang pelaksanaan pilkada, “ungkapnya mengawali arahannya di hadapan peserta rakor. 

Selanjutnya, Parsadaan Harahap mengimbau seluruh elemen penyelenggara Pilkada untuk mempersiapkan diri terhadap potensi pelanggaran adiministrasi yang rentan terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak. 

"Kewaspadaan adalah bagian dari upaya KPU untuk mempersiapkan diri, sebab pelanggaran administrasi berpotensi terjadi. H-20 menuju pilkada, mumpung masih ada kesempatan, maka jadikan momentum ini sebagai alarm bagi kita semua, ibu dan teman-teman KPU Sultra dan seluruh elemen penyelenggara," kata Parsadaan.. 

Dikatakan, pelanggaran administrasi merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Nah posisi kita dalam konteks administrasi ini menjadi terlapor dan mungkin juga menjadi pihak terkait. Nah karena ini peristiwa pilkada ini adalah peristiwa politik dan peristiwa hukum, maka sebagai peristiwa hukum kita siapkan SDM untuk menghadapi pelanggaran administrasi," katanya. 

Pada kesempatan tersebut juga, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk memanfaatkan anggaran sesuai peruntukannya.

"Pilkada ini banyak sekali memproduksi masalah hukum, terutama pengelolaan anggaran. Makanya saya mengingatkan teman-teman untuk menggunakan anggaran itu sesuai dengan peruntukan, aturan, karena aturan itu sangat sakral," katanya. 

"Jadi profesionalisme bukan hanya menggunakan kewenangan, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran, " pungkasnya.

Kegiatan rakor ini dihadiri Komisioner KPU Sultra, Komisioner KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPK. (Rin/Red) 

- Gandeng Bawaslu, Dewan Pers dan KPID
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kordinasi (Rakor)pembentukan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kegiatan ini digelar di slah satu hotel di Kota Kendari, selasa (05/11/2024).

Dalam rapat kordinasi ini KPU Sultra melibatkan Bawaslu,lembaga konstituen dewan pers: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM KPU Sultra, Amiruddin pada kesempatan tersebut mengatakan, agenda pertemuan ini merupakan langkah menyatukan persepsi lintas lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemberitaan, penyiaran iklan ataupun edukasi terkait narasi kampanye masing-masing paslon kepala daerah se-Sultra.

"Gugus tugas ini terbentuk dari provinsi hingga kabupaten, tak lain untuk mengawal kesuksesan Pilkada. KPU bersama pihak terkait ini juga siap memperkuat  koordinasi terkait pelaksanaan iklan kampanye media," ungkapnya.

Dikatakan, Iklan kampanye difasilitasi oleh pihak KPU, dan ditayangkan melalui media cetak dan elektronik, mulai tanggal 10 - 23 November 2024.

"Iklan kampanye ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk memaparkan visi dan misi mereka, sekaligus menjadi referensi bagi wajib pilih untuk menilai dan menetapkan pilihan dukungannya," ujarnya.

Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo pada kesempatan tersebut mendukung seluruh tugas-tugas penyelenggara Pilkada. Namun untuk mendukung kesuksesan pilkada, dibutuhkan komitmen kuat untuk menyamakan persepsi, mengedukasi masyarakat, khususnya Paslon, tak terkecuali media massa untuk tidak melakukan pelanggaran yang menghambat upaya menegakkan keadilan dalam demokrasi.

"Karena itu kita hari ini bertemu, menyamakan persepsi, memitigasi potensi pelanggaran, mewujudkan Pilkada yang tertib dan beradab. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada damai," kata Iwan.

Sementara itu, Ketua PWI Sultra, Sarjono mengapresiasi pembentukan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan iklan dalam Pilkada serentak 27 November 2024. Untuk itu, pihaknya mengajak insan pers ikut serta mendorong Pilkada berjalan demokratis dan bertanggungjawab untuk kepentingan publik.

"Gugus tugas yang dibentuk di daerah- daerah adalah tindaklanjut kesepakatan bersama KPU RI, Bawaslu RI, KPI dan Dewan Pers. PWI sebagai konstituen Dewan Pers mengapresiasi," kata Sarjono.

Senada dengan Sarjono, Ketua AJI Kendari, Nursadah, menegaskan bahwa dibutuhkan soliditas, kedewasan politik, serta toleransi yang tinggi mewujudkan pilkada damai.

"Esensi Pilkada damai bukan hanya soal edukasi kampanye  media massa semata, namun bagaimana mengedukasi masyarakat untik bersikap toleran terhadap perbedaan, pilihan terhadap figur pemimpin boleh berbeda, namun kita tetap harus menjaga adab dan toleransi kita terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur demokrasi," ujarnya.

Ketua KPID Sultra, Ilyas, mengungkapkan bahwa penyiaran narasi kampanye pada media elektronik (radio dan tv) wajib patuh pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Untuk itu, Narasi kampanye yang disampaikan lewat siaran TV juga tidak dibenarkan menyinggung personal,  menyinggung SARA, dan yang terpenting memiliki nilai edukasi.

"KPID mendukung penuh kemitraan bersama KPU Sultra. Tugas kami adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Kami mendukung Pilkada damai, mendukung tugas-tugas penyelenggara mewujudkan Pilkada tertib, cerdas, bermoral," jelasnya. (Rin/Red)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Humas Polri ke 73 tahun 2024, Polres Baubau menggelar kegiatan Donor Darah Serentak di Hotel Zenith Kota Baubau, Selasa (29/10/2024).Kegiatan tersebut di ikuti oleh personil Polres Baubau, instansi terkait dan masyarakat Kota Baubau.

Kapolres Baubau AKBP Bungin Masokan Misalayuk, SH, SIK, MSi melalui Kasi Humas Polres Baubau AKP Abdul Rahmad mengatakan, bahwa kegiatan Donor Darah Setentak ini dalam rangka memperingati hari jadi Humas Polri ke 73 tahun 2024 dengan tema " 73 tahun mengabdi untuk negeri humas polri presisi menuju indonesia maju".

Selain itu, kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian keluarga besar Polres Baubau terhadap masyarakat yang membutuhkan darah. Sekaligus membantu ketersediaan stok darah di PMI di Kota Baubau. 

" Semoga apa yang kami lakukan ini akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan transfusi darah," ujarnnya.

Dikatakan, bakti kesehatan donor darah tersebut terselenggara atas kerja sama Polres Baubau dengan UTD PMI Buton yang berada di Kota Baubau.

Ditambahkannya, sebelum mendonorkan darahnya, para peserta wajib menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan oleh tim medis yaitu pengecekan suhu tubuh, timbang berat badan, cek tekanan darah dan pemeriksaan hemoglobin (HB).

" Sebanyak 51 kantong darah terkumpul dari kegiatan donor darah serentak ini terdiri dari, golongan darah "A" sebanyak 11 kantong darah, golongan darah "B" sebanyak 14 kantong darah, golongan darah "O" sebanyak 19 kantong darah dan golongan darah "AB" sebanyak 7 kantong darah," terangnya.

Tak lupa, Kasi Humas Polres Baubau juga menghimbau kepada masyarakat untuk jangan sungkan mendonorkan darah bagi seluruh masyarakat karena ”Setetes darah anda menyelamatkan jiwa manusia”. (Tio/Red) 

- Dua Orang dan Sembilan Kendaraan Ikut Tertimpah
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Bangunan selasar yang berada di sekitar area islamic center dan pasar wameo Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) ambruk, Senin (28/10/2024) pukul 12.30 Wita. Akibatnya, dua orang korban mengalami cidera dan sembilan kendaraan yang terdiri dari 2 unit roda empat dan 7 kendaraan roda dua mengalami kerusakan.

Kejadian ini sontak mengangetkan seluruh pengunjung dan pejual di pasar Wameo yang sedang ramai. Bahkan, sesaat amburknya bangunan terlihat petugas dari BPBD Kota Baubau, Damkar, Basarnas, Satpol PP bersama Kepolisian dan TNI bersama2 melakukan proses evakuasi dengan menggunakan alat berat serta truk pengangkut dari dinas kebersihan untuk mengangkut puing-puing reruntuhan bangunan yang roboh.

Pj Walikota Baubau Muh Rasman Manafi dan sejumlah Kepala OPD Pemkot Baubau juga terlihat memantau langsung jalannya proses evakuasi.

Saat ditemui awak media, Pj Walikota Baubau Muh Rasman Manafi mengatakan jika, bangunan ambuk yang berada di sekitar pasar Wameo itu merupakan aset Balai Sarana Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementerian PUPR yang belum diserahkan ke Pemkot Baubau, sehingga saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan evakuasi.

"Jadi sudah kita bersurat ke pemilik aset karena ini kan bukan aset kita, kita bersurat untuk segera diperbaiki, ditangani karena ini berada disekitaran pasar, kalau rubuh berbahaya buat masyarakat," ujar Rasman.

Dikatakan, sebelum kejadian ini, Pemkot Baubau juga telah memasang himbauan agar masyarakat tidak melakukan aktifitas di sekitar area bangunan tersebut karena dianggap cukup berisiko.

"Kami juga sudah memasang spanduk himbauan dan hampir setiap hari pengelola parkir, pengelola pasar mengingatkan terus kepada masyarakat namun inilah yang terjadi. Dan saya kira harapan kami, Kementerian PU segera memperbaiki ini sebagaimana surat kami yang pernah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu," terangnya.

Atas kejadian itu pihaknya belum memastikan berapa jumlah kerugian akibat runtuhnya sebagian bangunan tersebut. Pihaknya jugamasih meminta data penyebab rubuhnya bangunan itu.

"Saya belum terlalu tau soal detailnya, saya lagi minta data-data ini penyebabnya dari apa. Kemudian tadi informasi awal dia hancur dari ujung situ. Pokoknya sekarang kita fokus untuk menangani dulu yang rubuh ini, kemudian tadi informasi awal ada dua orang korban yang luka serta 7 roda dua dan 2 roda empat yang sudah mulai diamankan," tutupnya. (Tio/Red).

BAUBAU.GAGASSULTRA.COM - Tingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui UPTD Puskesmas Lakologou laksanakan Program Pelayanan Kesehatan Keliling Kampung (PEKALINGKA) di wilayah kerjanya. Program tersebut bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit tidak menular yang terjadi dimasyarakat melalui pelayanan screning kesehatan gratis.

" Program ini kami beri nama PEKALINGKA, yaitu Pelayanan Kesehatan Keliling Kampung yang bertujuan untuk mendeteksi dini faktor dan rIsiko penyakit tidak menular ditengah masyarakat seperti hipertensi, gula darah dan asam urat Jika ada keluhan," ujar Kepala UPTD Puskesmas Lakologou, Hasnawati, SKM., saat di temui, Sabtu (28/10/2024).

Dikatakan, kegiatan PEKALINGKA dilaksanakan rutin tiap bulannya, diluar jadwal Posyandu Lansia dan Balita yang juga dilaksanakan tiap bulannya. Untuk kegiatan PEKALINGKA ini Puskesmas Lakologou menyasarkan pada masyarakat usia produktif yang berusia 15 tahun keatas di wilayah kerjanya yaitu, Kelurahan Lakologou dan Kelurahan Waruruma.

" Ini juga salah satu cara kami untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, khususnya lingkup UPTD Puskesmas Lakologou. Pasalnya kita mengetahui masyarakat ini jarang untuk memeriksakan kesehatannya dikarenakan kesibukannya dengan profesinya masing-masing, sehingga melalui kegiatan inilah kami menyambangi langsung untuk memberikan pelayanan kesehatan," terangnya.

Lanjut dikatakan, apabila nantinya ditemukan ada masyarakat yang mengalami hypertensi dan Diabetes Melitus(biasa disebut penyakit gula), pihaknya akan menindaklanjuti dengan memberikan rujukan ke Puskesmas.

" Untuk kegiatan ini kami menerjunkan 6 orang anggota yang terdiri dari dokter, perawat, bidan analis dan tenaga administrasi," tutupnya.(Tio) 

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau bakal menggelar debat Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pilkada 2024, pada minggu kedua bulan November 2024.

Kadiv Sosdiklih SDM-Parmas KPU Baubau, Syamsudin saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya berencana bakal menggelar debat kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau pada bulan November tepatnya pada tanggal 11 November 2024.

" Kemarin pada pertemuan awal KPU beserta Bawaslu dan pala L.O calon Walikota dan Wakil Walikota merencanakan debat kandidat akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024," ujarnya.

Untuk lokasi debat kandidat nantinya, pihak KPU Baubau berencana akan melaksanakan di Villa Nirwana. Hal itu berdasarkan hasil survei lapangan yg dilakukan pihaknya, dengan melihat sisi keamanan dan kenyamanan pelaksanaan debat nantinya.

" Setelah kami melakukan survei dibeberapa tempat yang memungkinkan itu hanya di villa nirwana. Karena kami juga memperhatikan sisi kenyamanan para calon yang akan melaksanakan debat nantinya," terang Syamsudin.

Dikatakan, pada debat kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau nanti, pihaknya berencana akan menghadirkan lima panelis yang terdiri dari unsur akademisi. " Untuk tema debatnya sendiri masih belum ditentukan, karena kami masih mempersiapkan teknis pelaksanaan debat nanti," ujarnya. 

Lanjut ia mengatakan, setelah persiapan teknis debat telah rampung, pihaknya juga bakal mengundang para L.O Calon untuk menyampaikan dan membahas bersama pelaksaan debat.

" Nanti kami akan bersama-sama mengundang para L.O untuk menyampaikan teknis pelaksaan debat, salah satunya jumlah peserta yang dihadirkan masing-masing pasangan calon," tutupnya. (Tio) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai penyelenggara debat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur perketat aturan dalam pelaksanaan debat putaran pertama di Kota Baubau. Salah satunya melarang alat peraga kampanye dalam ruang debat kecuali yang melekat di badan.

Demikian diungkapkan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM KPU Sultra, Amiruddin kepada media ini saat ditemui diruang kerjanya rabu (16/10/2024).

Dikatakan, untuk kelancaran proses dan kenyamanan jalannya debat sudah merumuskan tata tertib dalam ruang debat. Bahkan, pihaknya sudah membahasnya dengan LO Paslon, pihak keamanan dan meminta masukan dari Bawaslu sehingga ada poin-poin yang diatur untuk ditaati bersama.

"Poin-poin yang diatur diataranya, tamu undangan tidak boleh membawa barang apapun yang membahayakan orang lain, termasuk alat peraga kampanye atau bahan kampanye kecuali atribut yang melekat dibadan,"urainya.

Terkait pengamanan dan ketertiban pendukung didalam ruang debat, pihaknya sudah bersepakat dan sudah dituangkan dalam tata tertib debat. Dimana setiap paslon itu ada satu penanggungjawab yang bisa mengatur anggotanya, sehingga jika terjadi potensi kegaduhan maka orang yang ditunjuk tersebut diharapkan bisa mengendalikan anggotanya.

"Termasuk juga diatur kapan dilakukan yel-yel, jadi pada saat dilakukan debat dilarang melakukan. Kalaupun disaat jeda iklan ingin melakukan yel-yel harus dipandu atau diarahkan moderator agar bisa tertib,"ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, semua aturan dan tata tertib dalam ruang sidang sudah disepakati bersama. Karena betapa pentingnya menjaga tata tertib dalam ruang debat dan bisa berdampak pada paslon yang lagi menjelaskan.

"Misalnya, pasangan calon lagi berbicara terus tim pendukungnya ribut bisa berdampak pada penyemapainnya yang tidak bisa didengar oleh publik. Jangan sampai karena terlalu semangat teman-teman pendukung dalam ruang debat bisa merugikan calonnya,"kata Amiruddin.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada semua pihak dan seluruh tamu undangan yang hadir agar memegang teguh kesepakatan dan tata tertib dalam ruang debat sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan harapan bersama. (Rin)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Debat perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar Komisi pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dijadwalkan 19 Oktober 2024 di Kota Baubau mengangkat tiga tema utama yakni Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik inklusif.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sultra, Amiruddin saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (16/10/2024) mengatakan, untuk menguatkan padangan paslon tentang tiga tema utama dalam debat pertama paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Sultra menghadirkan tujuh orang panelis utama yang ahli dibidangnya.

"Ada tujuh orang panelis yang kita hadirkan untuk menguatkan wawasan para paslon dengan tiga tema utama itu (Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik inklusif-red),"ungkapnya.

Tujuh orang panelis tersebut akademisi dengan berbagai latar keahlian dari sejumlah universitas diantaranya, adalah Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Muhammad Zamrun Firihu; Pakar kebudayaan, Prof. La Niampe; Dosen UHO, Prof. Buyung Sarita; Dosen UHO, Dr. Sartia; Dosen IAIN Kendari, Dr. Abdul Kadir; Dr. Sahrina Saifuddin, dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia dari IPB yaitu Dr. Sofyan Syaf.

"Penunjukan panelis ini dilakukan dengan pertimbangan sesuai dengan keahlian, termasuk pengalaman parapenelis yang mendukung tema debat dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pendalaman terhadap visi misi para calon,"jelasnya.

Kegiatan debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra putaran pertama ini rencananya akan disiarkan salah satu TV Nasional. (Rin)